 |
| Menkeu Suahasil Nazara melantik 5 pejabat tinggi madya dan meminta kolaborasi lintas unit demi perubahan nyata bagi organisasi. | Dok: BPMI Setpres |
Executive Summary ▼
- Pelantikan pejabat Kemenkeu: Menkeu Suahasil Nazara melantik lima Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Aula Mezzanine Kemenkeu, Jakarta, Jumat (23/10).
- Lima posisi strategis terisi: Astera Primanto Bhakti (Sekretaris Jenderal), Tri Budhianto (Dirjen Perbendaharaan), Nufransa Wira Sakti (Dirjen Perimbangan Keuangan), Hidayat Amir (Staf Ahli Ekonomi Makro), dan Neilmaldrin Noor (Staf Ahli Pengawasan Pajak).
- Menkeu mengarahkan transformasi digital perbendaharaan, penguatan transfer ke daerah, analisis geopolitik, dan integrasi data pajak, semuanya berlandaskan kolaborasi antarunit.
SiarWarta.com — Pelantikan pejabat Kemenkeu menyertai arahan tegas dari Menteri Keuangan Suahasil Nazara: kepercayaan dari Presiden harus dijawab lewat kerja kolektif, bukan kebijakan yang berjalan sendiri-sendiri di setiap unit. Pesan itu ia sampaikan pada Jumat (23/10/2026) di Aula Mezzanine Kemenkeu, Jakarta, seusai melantik lima Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dalam satu sesi seremonial.
“Gunakan kepercayaan tersebut untuk menghadirkan perubahan yang dapat dirasakan, baik oleh pegawai internal Kementerian Keuangan maupun untuk masyarakat keseluruhan yang kita layani,” ujar Menkeu menutup arahannya.
Lima pejabat yang resmi menjabat adalah Astera Primanto Bhakti sebagai Sekretaris Jenderal, Tri Budhianto sebagai Direktur Jenderal Perbendaharaan, Nufransa Wira Sakti sebagai Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Hidayat Amir sebagai Staf Ahli Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional, serta Neilmaldrin Noor sebagai Staf Ahli Bidang Pengawasan Pajak.
Pengisian lima posisi ini menyentuh fondasi pengelolaan keuangan negara, mulai dari sekretariat pengelola organisasi hingga dua direktorat jenderal yang langsung mengelola APBN dan hubungan fiskal pusat-daerah.
Kepada Sekretaris Jenderal, Menkeu membebankan tugas memperkuat dukungan organisasi lintas bidang: sumber daya manusia, anggaran, organisasi, hukum, komunikasi, dan pengelolaan aset.
Dukungan manajemen yang efektif, tata kelola yang baik, dan budaya kerja yang kuat diposisikan sebagai fondasi bagi seluruh unit menjalankan tugas dan kebijakan pemerintah secara optimal.
Arah paling teknis ditujukan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan: melanjutkan transformasi menuju modern treasury operations lewat digitalisasi, penguatan proses bisnis, dan tata kelola.
Modernisasi ini ditargetkan meningkatkan efisiensi pelaksanaan APBN serta memperkuat pengelolaan kas negara, dengan tetap mengukur dampaknya pada perekonomian dan sektor keuangan.
Nufransa Wira Sakti diarahkan memperkuat desain, tata kelola, dan proses bisnis transfer ke daerah, sekaligus menambah dukungan kepada pemerintah daerah sesuai karakteristik dan kebutuhan masing-masing wilayah.
Sinergi fiskal pusat dan daerah diharapkan menaikkan efektivitas desentralisasi fiskal, mendorong pemerataan pembangunan, dan memastikan manfaat kebijakan sampai ke masyarakat di berbagai daerah.
Dua staf ahli menerima mandat berbeda namun sama-sama menyangkut ketahanan fiskal. Hidayat Amir diminta memperkuat analisis terhadap perkembangan geopolitik dan ekonomi global serta mendukung diplomasi ekonomi Indonesia. Neilmaldrin Noor berfokus pada penguatan pengawasan perpajakan dan integrasi data untuk mendorong kepatuhan wajib pajak sekaligus mengamankan penerimaan negara.
Di balik lima arahan spesifik itu, Menkeu menegaskan satu prinsip utama: tanggung jawab Kemenkeu tidak bisa dijalankan terpisah oleh masing-masing unit. Keterkaitan antarkebijakan menuntut setiap pimpinan memperkuat koordinasi, memahami peran unit lain, dan membangun kerja bersama.
Menkeu juga meminta para pejabat baru membangun kepemimpinan yang dekat dengan pegawai, terbuka terhadap gagasan, dan mampu menyiapkan pemimpin generasi berikutnya. Kepercayaan dari Presiden, katanya, hanya bisa dikawal lewat kerja bersama, pelaksanaan tugas yang efektif, dan perubahan nyata bagi organisasi maupun masyarakat yang dilayani Kemenkeu.