 |
| Mendagri Tito Karnavian pada Rapat Koordinasi Perkembangan Penanganan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan secara daring dari Jakarta, Rabu (16/9/2026). | Foto: (Tagkapan layar) |
Executive Summary ▼
- Mendagri Tito Karnavian merespons tuntutan anggota parlemen Malaysia Syed Saddiq Syed Abdul Rahman yang meminta protes diplomatik serta tekanan finansial atas masalah kabut asap karhutla.
- Pemerintah Indonesia menyatakan tidak keberatan atas langkah hukum negara tetangga terhadap perusahaan terafiliasi, seraya menegaskan penanganan karhutla di dalam negeri sudah berjalan maksimal.
- Penegakan hukum tegas disiapkan bagi seluruh korporasi yang terbukti terlibat dalam aktivitas pembakaran hutan dan lahan.
SiarWarta.com — Mendagri Tito Karnavian menanggapi santai desakan anggota parlemen Malaysia, Syed Saddiq Syed Abdul Rahman, yang meminta negara-negara ASEAN mengajukan protes diplomatik sekaligus menerapkan tekanan finansial kepada Indonesia akibat ancaman kabut asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Sikap resmi tersebut disampaikan langsung oleh Tito Karnavian di sela konferensi pers bersama mengenai situasi politik dan keamanan terkini yang berlangsung di kantor Kemenko Polkam, Jakarta, pada Senin (19/10/2026).
Pemerintah Indonesia memahami munculnya reaksi keras dari negara-negara tetangga. Meluasnya sebaran kabut asap hingga melintasi batas negara memicu kekhawatiran kawasan Asia Tenggara.
Meski demikian, Tito memastikan seluruh otoritas di Indonesia telah mengerahkan kemampuan penuh untuk memadamkan serta mengendalikan titik api di wilayah-wilayah rawan.
Mengenai wacana tekanan finansial yang dilontarkan pihak luar, Indonesia menilai mekanisme hukum negara tetangga harus dihormati.
Tito menceritakan rekam jejak Singapura yang pernah menerapkan tindakan serupa terhadap sejumlah perusahaan kelapa sawit yang beroperasi dan terafiliasi di sana.
Singapura kala itu membidik korporasi yang memiliki keterkaitan finansial serta kepentingan bisnis di wilayah hukum mereka karena terindikasi tersangkut kasus karhutla.
Menurut analisis pemerintah Indonesia, tindakan hukum antarnegara tidak menjadi masalah selama berjalan di atas koridor aturan nasional masing-masing serta mematuhi norma hukum internasional.
"Sepanjang itu dilakukan dengan sistem hukum masing-masing, ya enggak masalah. Kalau sistem hukum yang berlaku di Singapura seperti itu, mereka juga mau menerapkan sesuai dengan hukum yang ada di Singapura dan berlaku sesuai dengan hukum internasional, ya kita enggak masalah," ujar Tito.
Langkah tegas yang dituntut anggota parlemen Malaysia Syed Saddiq Syed Abdul Rahman berakar dari kekhawatiran berulangnya krisis kabut asap lintas batas di kawasan ASEAN.
Syed Saddiq mendesak blok regional tidak ragu mengambil tindakan diplomasi hingga sanksi ekonomi demi menekan dampak buruk karhutla yang merugikan masyarakat luas.
Persoalan polusi asap lintas negara memang menjadi isu krusial yang terus berulang di Asia Tenggara. Menjawab dinamika ini, Indonesia mendorong penguatan kolaborasi antarnegara tetangga.
Penanganan karhutla tidak bisa dibebankan pada satu pihak semata, melainkan butuh komitmen pencegahan dan mitigasi bersama agar dampaknya tidak menghentikan aktivitas warga di kawasan regional.
Di dalam negeri, proses penegakan hukum terhadap aktor intelektual maupun lapangan terus berjalan.
Pemerintah Indonesia memastikan perlindungan lingkungan dilakukan tanpa kompromi, termasuk memproses hukum entitas bisnis yang terbukti sengaja membakar lahan demi efisiensi biaya.
Tito menegaskan bahwa aparat dan kementerian terkait tidak ragu menjatuhkan sanksi terberat kepada perusahaan yang terbukti melanggar hukum. Penindakan ini menjadi kunci utama penyelesaian karhutla di samping upaya pemadaman darat dan udara.
"Termasuk di antaranya kalau memang ada korporasi yang terlibat, pemerintah Indonesia tidak akan segan-segan menilai tegas," tutur Tito.