MA Batalkan Surat Penyetaraan Pendidikan Gibran Lewat Kasasi Subhan

SiarWarta.com — Mahkamah Agung (MA) menyatakan surat penyetaraan pendidikan SMA luar negeri milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak sah dan batal demi hukum. Putusan ini keluar setelah majelis hakim mengabulkan kasasi warga bernama Subhan melalui perkara nomor 742 K/TUN/2026.

Dalam amar putusannya, MA membatalkan putusan pengadilan sebelumnya dan mengabulkan seluruh gugatan Subhan. Keputusan tersebut dibacakan pada Jumat (30/10/2026) dan tercantum dalam situs resmi Mahkamah Agung.

Majelis hakim yang menangani perkara ini diketuai Yulius, dengan anggota Maftuh Effendi dan Hari Sugiharto.

Amar putusan kasasi memuat tiga keputusan utama, yakni mengabulkan seluruh gugatan penggugat, membatalkan putusan judex facti, dan mengadili sendiri perkara tersebut.

Dalam petitum gugatannya, Subhan meminta pengadilan menyatakan Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tidak sah dan batal demi hukum. Dokumen tersebut diterbitkan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta pada 6 Agustus 2019.

Subhan juga meminta agar surat keterangan itu ditarik dari pihak yang menguasainya untuk dimusnahkan. Ia turut meminta tergugat dihukum membayar biaya perkara.

Putusan MA mengabulkan seluruh gugatan tersebut. Dengan demikian, permohonan Subhan untuk membatalkan surat penyetaraan pendidikan itu diterima pada tingkat kasasi.

Perkara ini bermula dari gugatan Subhan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta dengan nomor 62/G/2026/PTUN.JKT. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menjadi pihak tergugat dalam perkara tersebut.

Gugatan Subhan sempat tidak diterima oleh PTUN Jakarta. Ia kemudian menempuh upaya banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN), tetapi putusan tingkat banding tetap menguatkan keputusan PTUN Jakarta.

Subhan kemudian membawa perkara tersebut ke Mahkamah Agung melalui jalur kasasi. Hasilnya berbeda dari dua putusan sebelumnya. Majelis hakim MA justru membatalkan putusan judex facti dan mengabulkan seluruh gugatan penggugat.

Perkara nomor 742 K/TUN/2026 menjadi dasar pembatalan surat keterangan penyetaraan yang diterbitkan pada 2019 tersebut.

Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 merupakan dokumen penyetaraan pendidikan tingkat SMA dari luar negeri milik Gibran Rakabuming Raka.

Dokumen itu digunakan sebagai salah satu persyaratan ketika Gibran mendaftarkan diri sebagai calon wakil presiden pada Pemilihan Presiden 2024.

Persoalan mengenai dasar penerbitan surat penyetaraan tersebut juga pernah muncul dalam proses persidangan di Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam putusannya, hakim MK menyatakan tidak menemukan bukti ijazah SMA dari luar negeri milik Gibran yang menjadi dasar penerbitan surat penyetaraan tersebut.

Putusan MA dalam perkara Subhan kini secara khusus menyatakan surat keterangan bernomor 9149/D.D1/KS/2019 tidak sah dan batal demi hukum.

Persoalan hukum mengenai dokumen yang sama juga muncul dalam perkara terpisah di PTUN Jakarta. Kali ini, PT Mercy Toga Kirana bertindak sebagai penggugat dengan salah satu petitum meminta pembatalan surat penyetaraan pendidikan Gibran.

Perkara tersebut memiliki proses tersendiri dan berbeda dari gugatan Subhan yang telah diputus pada tingkat kasasi.

Dalam perkembangan terakhir yang disebutkan dalam informasi perkara, PT Mercy Toga Kirana menyatakan pencabutan gugatan. Penggugat menyampaikan alasan bahwa Kemendikdasmen selaku tergugat tidak menunjukkan dokumen yang diminta dalam proses persidangan.

Dengan demikian, terdapat dua perkara yang mempersoalkan surat penyetaraan pendidikan tersebut. Gugatan Subhan telah dikabulkan MA melalui putusan nomor 742 K/TUN/2026, sedangkan perkara yang diajukan PT Mercy Toga Kirana merupakan gugatan terpisah di PTUN Jakarta.