 |
| Kinerja keuangan Bank Kota Bogor tumbuh positif hingga triwulan III 2026 dengan aset Rp277 miliar, kenaikan DPK 18,01 persen, serta perbaikan rasio LDR dan kualitas kredit. | Dirut Bank Kota Bogor Tommy Indra Gunawan (ist) |
Executive Summary ▼
- Kinerja keuangan Bank Kota Bogor mencatatkan peningkatan aset hingga Rp277 miliar atau naik 7,86 persen secara tahunan sampai September 2026.
- Penghimpunan Dana Pihak Ketiga melesat 18,01 persen menjadi Rp189 miliar, sementara penyaluran kredit UMKM dan Multiguna menyentuh Rp189 miliar.
- Rasio Loan to Deposit Ratio membaik ke level 128,11 persen disertai penambahan anggota Dewan Pengawas baru sesuai regulasi Kemendagri dan OJK.
SiarWarta.com, Bogor — Kinerja keuangan Bank Kota Bogor membukukan tren positif sepanjang sembilan bulan pertama tahun ini. Perumda BPR Bank Kota Bogor mengantongi total aset sebesar Rp277 miliar hingga triwulan III 2026.
Angka tersebut mencerminkan kenaikan 7,86 persen secara year-on-year jika dibandingkan dengan pembukuan pada periode yang sama tahun lalu.
Direktur Utama Perumda BPR Bank Kota Bogor, Tommy Indra Gunawan menyatakan bahwa pergerakan aset ini didorong oleh ekspansi penyaluran pinjaman serta penyerapan dana dari publik secara konsisten.
Portofolio penyaluran kredit perusahaan tercatat naik 5,26 persen YoY hingga menyentuh angka Rp189 miliar.
Penyaluran dana pembiayaan difokuskan pada dua segmen utama, yakni Kredit Multiguna dan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
Tommy menegaskan bahwa sektor usaha produktif skala mikro dan kebutuhan domestik warga menjadi sasaran prioritas karena memegang peranan krusial terhadap perputaran roda ekonomi daerah di Kota Bogor.
Sektor penghimpunan Dana Pihak Ketiga mencatatkan lonjakan paling tajam dalam laporan keuangan BPR ini. Total tabungan dan deposito masyarakat yang masuk ke kas bank mencapai Rp148 miliar hingga akhir September 2026.
Angka penyerapan simpanan tersebut melonjak 18,01 persen dibanding pencapaian triwulan ketiga tahun sebelumnya.
Kenaikan volume DPK memberikan dampak langsung pada perbaikan rasio likuiditas perusahaan. Indikator Loan to Deposit Ratio berhasil ditekan turun ke angka 128,11 persen.
Pada periode sebelumnya, tingkat LDR BPR milik pemerintah daerah ini sempat tertahan di posisi 143,62 persen.
Tommy memaparkan bahwa penurunan LDR merupakan sinyal positif atas membaiknya kapasitas intermediasi perbankan.
Kendati demikian, penilaian likuiditas lembaga tetap memperhitungkan ketersediaan aset likuid, pasokan arus kas dari angsuran kredit, tenggat jatuh tempo kewajiban, ketersediaan opsi pendanaan cadangan, serta ketersediaan buffer likuiditas internal.
Manajemen perbankan juga melaporkan bahwa risiko pembiayaan bermasalah berada dalam batas aman. Rasio Non-Performing Loan net tercatat sebesar 2,02 persen pada triwulan III 2026.
Tingkat NPL net tersebut dinilai mencerminkan kehati-hatian dalam penyaluran dana pinjaman demi menjaga tingkat kesehatan neraca keuangan BPR secara keseluruhan.
Bersamaan dengan pembenahan aspek finansial, struktur kepemimpinan perusahaan mengalami perombakan lewat penambahan personel Dewan Pengawas.
Langkah pengangkatan jajaran pengawas baru ini menggenapi susunan kepengurusan Perumda BPR Bank Kota Bogor menjadi tiga orang jajaran Direksi dan tiga orang jajaran Dewan Pengawas.
Pengisian posisi pengawas dilakukan guna memenuhi ambang batas minimum dan jumlah ideal struktur organisasi.
Kehadiran tim pengawas yang utuh difungsikan untuk memperketat kontrol operasional sekaligus memperkuat praktik Good Corporate Governance.
Prosedur seleksi pengawasan internal tersebut merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2024 yang mengatur Pengelolaan BPR dan BPRS Milik Pemerintah Daerah.
Pengangkatan juga mengacu pada standar Otoritas Jasa Keuangan, yakni POJK Nomor 27/POJK.03/2016 mengenai Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan serta POJK Nomor 9 Tahun 2024 terkait Penerapan Tata Kelola BPR dan BPRS.
Penguatan struktur pengawasan ditargetkan mempermudah pengambilan keputusan strategis lembaga.
Integrasi kerja antara Direksi dan Dewan Pengawas difokuskan pada percepatan modernisasi fasilitas pembiayaan serta perluasan jangkauan kredit bagi para pelaku usaha mikro di wilayah Bogor.