 |
| Kementerian Komdigi menekankan tiga isu utama dalam RUU Adminduk meliputi integrasi data, pelindungan data pribadi, dan hak akses. | Foto: Wamen Komdigi Nezar Patria (Komdigi) |
Executive Summary ▼
- Pembahasan RUU Adminduk mencakup tiga fokus utama yaitu integrasi data antarsistem, pelindungan data pribadi, serta kejelasan hak akses lintas instansi.
- Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menegaskan pentingnya menjaga interoperabilitas data agar selaras dengan kerangka Undang-Undang Satu Data Indonesia.
- Penyelarasan regulasi baru ini turut mencakup pembatasan tujuan pemanfaatan data, minimalisasi data, dan penegasan klasifikasi klasifikasi informasi kependudukan.
SiarWarta.com — Kementerian Komunikasi dan Digital menetapkan tiga poin utama yang menjadi sorotan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Administrasi Kependudukan.
Regulasi tersebut dirancang untuk memperkuat tata kelola digital nasional sekaligus memastikan keamanan data warga negara. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menyatakan bahwa instrumen hukum ini berfungsi mengamankan lanskap digital Indonesia agar berjalan aman dan sehat.
Penekanan tersebut disampaikan dalam agenda Paraf Daftar Inventarisasi Masalah RUU Adminduk yang berlangsung di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, Selasa (27/10). Ketiga aspek yang menjadi perhatian meliputi integrasi data antarsistem, pelindungan data pribadi, serta ketegasan hak akses bagi instansi pengguna.
Integrasi Data dan Interoperabilitas Nasional
Pengelolaan informasi kependudukan antarlembaga harus berjalan beriringan dengan kerangka kebijakan nasional yang sudah berlaku. Nezar Patria mengapresiasi draf Daftar Inventarisasi Masalah yang menempatkan integrasi data dalam koridor interoperabilitas.
Penyelarasan ini merujuk langsung pada ketentuan Undang-Undang Satu Data Indonesia agar pemanfaatan basis data kependudukan dapat lintas instansi tanpa mengabaikan batasan kewenangan masing-masing lembaga.
Sinkronisasi aturan ini berfungsi mencegah tumpang tindih pengelolaan informasi sekaligus menjaga kepastian hukum dalam ekosistem pemerintahan berbasis elektronik.
Pelindungan Data Pribadi dan Hak Akses
Aspek krusial berikutnya berkaitan erat dengan penyesuaian aturan terhadap Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Kementerian Komdigi meminta penegasan khusus terkait pembatasan tujuan pemanfaatan data, penerapan prinsip minimalisasi data, serta pengecualian korporasi dalam frasa penegakan hukum.
Selain itu, praktik permintaan salinan dokumen kependudukan yang tidak relevan harus dihentikan. Klasifikasi data kependudukan juga wajib diperjelas guna menjadi landasan hukum yang sah dalam pemberian hak akses bagi pihak yang membutuhkan verifikasi identitas secara resmi.
Kementerian Komunikasi dan Digital menyoroti pentingnya integrasi data dan pelindungan data pribadi dalam RUU Adminduk demi memperkuat ekosistem digital nasional yang aman dan terpadu.