 |
| Kemenhut menjatuhkan sanksi administratif kepada 32 perusahaan dan memproses hukum 125 subjek hukum terkait karhutla. |
SiarWarta.com — Kemenhut sanksi 32 perusahaan karhutla serta memproses hukum 125 subjek hukum terkait dugaan tindak pidana kebakaran hutan dan lahan. Total area konsesi yang hangus terbakar dalam perkara ini mencakup seluas 12.926,74 hektare.
Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Kehutanan Dwi Januanto Nugroho mengonfirmasi penindakan tersebut pada Senin. Langkah penegakan hukum ini memadukan instrumen hukum administratif dengan tindakan peradilan pidana secara bersamaan.
Kementerian Kehutanan membuka peluang gugatan finansial atas kerusakan lingkungan yang ditimbulkan. Dwi Januanto Nugroho menyatakan penuntutan ganti kerugian akan ditempuh apabila hasil pemeriksaan membuktikan adanya dasar pertanggungjawaban hukum sesuai peraturan perundang-undangan.
Pemberian sanksi administratif terbagi dalam tiga tingkatan tindakan. Sebanyak 19 perusahaan menerima sanksi pembekuan izin yang diiringi kewajiban paksaan pemulihan ekosistem atas lahan terbakar seluas 9.546,42 hektare.
Delapan subjek hukum lainnya dikenakan tindakan paksaan pemulihan ekosistem hutan tanpa pembekuan, dengan cakupan area terbakar seluas 2.211,19 hektare. Tindakan paling berat berupa pencabutan izin resmi dijatuhkan kepada lima subjek hukum.
Perusahaan yang terjerat sanksi ini beroperasi di tujuh provinsi berbeda. Kalimantan Barat mencatatkan jumlah entitas terbanyak yaitu sembilan perusahaan, meliputi PT MRU, PT WE, PT HKI, PT MPM, PT MPK, PT DAS, PT WSP, PT FI, dan PT WLJ.
Kalimantan Tengah mencatatkan tujuh entitas terperiksa yang terdiri dari PT PW, PT GPP, PT BHP, PT BWL, PT NES, PT DI, serta PT TI. Lima perusahaan berada di Sumatra Selatan yakni PT BMH, PT BPP, PT SAN, PT RHM, dan PT BA.
Kalimantan Selatan juga menyumbang lima perusahaan terperiksa yang mencakup PT IIP, PT HRB, PT DI, PT PM, dan PT KT. Tiga entitas berlokasi di Kalimantan Timur yaitu PT IITG, PT PSR, dan PT DPP.
Dua perusahaan berada di Jambi atas nama PT REI dan PT ALN. Satu perusahaan sisanya beroperasional di Kalimantan Utara yakni PT RKR.
Penanganan jalur pidana berjalan sejajar menyasar 125 subjek hukum dari kategori perorangan maupun korporasi. Tahap penyelidikan saat ini mengikat 44 subjek hukum.
Proses hukum bertambah naik ke tingkat penyidikan untuk 79 subjek hukum. Penyidik telah menetapkan 12 orang tersangka perorangan dan satu entitas korporasi sebagai tersangka resmi.
Dua subjek hukum korporasi lainnya sudah melampaui proses penyidikan dan mencapai tahap P-22. Status tersebut menandakan berkas perkara telah lengkap sehingga penyidik menyerahkan tersangka beserta seluruh barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum.
Dwi Januanto Nugroho menegaskan penanganan setiap perkara berpatokan pada kecukupan alat bukti, temuan fakta, dan dinamika hukum masing-masing kasus. Langkah penegakan hukum dirancang untuk menjangkau pihak yang memikul tanggung jawab penuh atas timbulnya kejahatan tersebut.
Penyidik menemukan indikasi pelanggaran perizinan di tengah berlangsungnya operasi pemadaman api di lapangan. Petugas terus mengumpulkan bukti guna menyeret pemegang manfaat akhir atau beneficial owner dari peristiwa kebakaran yang melahap area konsesi tersebut.