 |
| Pemerintah memastikan Kebijakan Wajib Halal berjalan 18 Oktober 2026 tanpa penundaan maupun aksi sweeping di lapangan. |
SiarWarta.com — Penerapan Kebijakan Wajib Halal dipastikan berjalan sesuai jadwal mulai 18 Oktober 2026 tanpa ada opsi penundaan pelaksanaan bagi para pelaku usaha di Indonesia.
Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Ahmad Haikal Hasan, menyampaikan kepastian jadwal tersebut saat memberikan keterangan di Gedung BPJPH pada Jumat (9/10/2026). Pemerintah saat ini fokus mematangkan seluruh bentuk persiapan teknis guna memberikan kepastian hukum bagi masyarakat penikmat produk sekaligus para produsen.
Penyusunan aturan khusus kini diprioritaskan bagi kondisi tertentu, terutama menyasar sektor usaha mikro dan kecil (UMK), produk bahan baku, barang gunaan, hingga komoditas impor.
Langkah penyusunan regulasi ini ditujukan agar pelaksanaan aturan di lapangan berjalan proporsional, tertib, dan menjaga keberlanjutan bisnis pelaku usaha ritel maupun skala kecil.
Ketentuan pemastian kehalalan bagi barang luar negeri dan produk lokal merupakan bentuk penjalanan amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.
Kebijakan ini murni dirancang sebagai instrumen perlindungan konsumen serta kepastian hukum berusaha, bukan sebagai skema pembatasan, larangan terbatas, atau pemaksaan ekonomi.
Pelaksanaan pengawasan aturan di lapangan akan mengedepankan mekanisme pembinaan terukur yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan berlaku.
Haikal Hasan menegaskan tidak ada skema tindakan sweeping atau penindakan sejenis secara sepihak terhadap para pedagang maupun pelaku usaha.
Sistem pembinaan berkala dijadikan instrumen utama dalam mendampingi para pelaku usaha menjalankan kewajiban sertifikasi tanpa menimbulkan keresahan di tingkat pedagang bawah.
Para pelaku usaha dan masyarakat luas diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap maraknya potensi penipuan yang memanfaatkan momentum pemberlakuan aturan baru ini.
Modus kejahatan yang diwaspadai melibatkan pihak-pihak tidak bertanggung jawab yang mengatasnamakan BPJPH untuk menagih sejumlah uang.
Para pelaku penipuan kerap menggunakan dalih pembayaran denda, penyelesaian sanksi, atau biaya penuntasan kewajiban sertifikasi halal. Seluruh informasi resmi terkait kebijakan, prosedur sertifikasi, dan regulasi Jaminan Produk Halal disalurkan secara terbuka melalui situs resmi instansi pada laman bpjph.halal.go.id.