 |
| Bupati Bogor meminta penambahan Polsek dan Koramil akibat keterbatasan jangkauan aparat di 40 kecamatan karena kendala tipologi. | Foto: Bupati Bogor Rudy Susmanto |
SiarWarta.com, Bogor — Masalah keterbatasan personel aparat Kabupaten Bogor membuat jangkauan pengamanan belum menyentuh seluruh wilayah secara merata. Bupati Bogor Rudy Susmanto menyampaikan keterangan ini pada Jumat, 23 Oktober 2026. Karakteristik dan luasnya kondisi geografis wilayah menjadi penghalang utama bagi jajaran Polres Bogor maupun Kodim Bogor untuk menjangkau keseluruhan area yang tersebar di 40 kecamatan.
Kondisi lapangan yang dinamis membuat pengawasan ketertiban belum bisa ditempatkan secara terpusat di tiap tingkatan kecamatan. Luasnya bentang alam serta keterbatasan jumlah anggota kepolisian dan TNI di tingkat markas cabang membatasi intensitas patroli maupun respons cepat pengamanan di permukiman warga.
Kondisi ini berakibat pada belum idealnya pemetaan pengawasan wilayah hukum di tingkat tapak. Luas wilayah yang membawahi ratusan pemukiman memerlukan pos komando resmi di tiap kecamatan agar penanganan potensi gangguan keamanan masyarakat bisa dilakukan secara cepat dan terukur.
Pemerintah daerah mengusulkan adanya penambahan jumlah personel secara bertahap agar markas Kepolisian Sektor (Polsek) dan Komando Rayon Militer (Koramil) dapat dibangun utuh di tiap kecamatan. Keberadaan kantor komando tingkat kecamatan dipandang sebagai kebutuhan mendesak untuk memperluas jangkauan pengawasan petugas di lapangan.
Penambahan struktur markas kepolisian dan TNI tingkat kecamatan tersebut ditargetkan mampu mengover perlindungan keamanan secara langsung pada 416 desa dan 19 kelurahan di seluruh Kabupaten Bogor. Kehadiran fisik kantor polisi dan TNI di tiap wilayah kecamatan bakal memangkas jarak tempuh petugas menuju lokasi desa-desa terluar.
Langkah ini disiapkan agar pengawasan ketertiban umum tidak hanya menumpuk di pusat pemerintahan atau daerah perkotaan saja. Kehadiran aparat hingga tingkat kelurahan dan desa dinilai bakal menciptakan stabilitas lingkungan yang mendukung kelancaran seluruh kegiatan pembangunan daerah.
Peningkatan keamanan di daerah tidak bisa diukur menggunakan batas waktu yang singkat seperti capaian 100 hari pertama kerja kepemimpinan kepolisian. Penilaian kinerja instansi pengamanan harus dilihat dari dampak jangka panjang serta manfaat nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat Kabupaten Bogor.
Kepemimpinan anyar di jajaran Polres Bogor diminta meneruskan berbagai program sosial yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan warga miskin. Salah satu kegiatan utama yang ditekankan untuk berlanjut yaitu perbaikan perumahan tidak layak huni melalui skema program Rumah Asri.
Program bedah rumah tersebut dinilai menjadi bagian penting dari pendekatan keamanan sosial yang menyasar kesejahteraan dasar masyarakat. Keberadaan tempat tinggal yang layak dipandang berbanding lurus dengan terciptanya kondusivitas serta stabilitas sosial di tingkat desa.
Tugas menjaga keamanan daerah tidak dapat ditimpakan sepenuhnya sebagai beban instansi kepolisian sendirian. Penanganan ketertiban wilayah membutuhkan sinergi dan kolaborasi aktif antara pemerintah daerah, organisasi masyarakat, kelompok Kelompok Sadar Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Pokdarkamtibmas), serta para tokoh agama.
Sinergi antara instansi resmi dan elemen warga menjadi kunci utama agar iklim aman di tingkat lokal terus terjaga. Keterlibatan masyarakat dalam pemeliharaan ketertiban lingkungan akan mempermudah kerja aparat yang memiliki keterbatasan jumlah personel di lapangan.
Dukungan keamanan dari seluruh komponen warga diyakini bakal menciptakan stabilitas ruang publik. Iklim daerah yang kondusif menjadi fondasi penting agar seluruh proses pembangunan ekonomi dan infrastruktur dapat berjalan lancar hingga ke lapisan masyarakat paling bawah.