 |
| Hercules Kembalikan Uang Rp800 Juta ke KPK yang bersumber dari PT Summarecon Agung Tbk terkait kasus dugaan suap perizinan HGB di Kementerian ATR/BPN. | Foto: (KPK) |
Executive Summary ▼
- Hercules Kembalikan Uang Rp800 Juta ke KPK melalui tim kuasa hukumnya terkait transaksi pengelolaan lahan HGB PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor.
- Uang tunai tersebut diduga berasal dari PT SMC untuk pengurusan pembukaan blokir dan perizinan tanah yang berujung pada dugaan korupsi penyuapan oknum ATR/BPN.
- Pengembalian barang bukti ini memperkuat pengerjaan kasus hasil OTT KPK tanggal 14 September 2026 yang menjerat delapan tersangka dan menyita uang senilai Rp106,3 miliar.
SiarWarta.com — Hercules Kembalikan Uang Rp800 Juta ke KPK terkait penanganan perkara dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu Jaya (GRIB Jaya), Hercules Rosario Marshal (HRM), menyerahkan dana tersebut melalui kuasa hukumnya, NMB, di Gedung Merah Putih KPK, Setiabudi, Jakarta Selatan, Kamis (15/10/2026).
Penyidik lembaga antirasuah menerima dan menyita langsung barang bukti uang tunai dari tangan pengacara Hercules.
Uang senilai Rp800 juta itu terindikasi kuat bersumber dari PT Summarecon Agung Tbk (PT SMC) sebagai bagian dari transaksi pengelolaan lahan Hak Guna Bangunan (HGB) di wilayah Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo memaparkan detail penyerahan uang tunai tersebut dalam keterangan tertulis di Jakarta. Aliran dana dari pengembang swasta kepada Hercules ditengarai berkaitan erat dengan permintaan bantuan pengurusan pembukaan blokir serta penerbitan HGB yang menyeret pejabat pertanahan.
“Hari ini penyidik melakukan penyitaan barang bukti dalam bentuk uang tunai senilai Rp800 juta dari saudara NMB, kuasa hukum dari HRM. Uang tersebut diserahkan oleh kuasa hukumnya kepada penyidik, di gedung Merah Putih KPK,” kata Budi Prasetyo.
Budi Prasetyo menguraikan keterkaitan dana tersebut dengan tindak pidana korupsi yang sedang ditangani oleh tim penyidik.
Alokasi pembayaran dari pihak pengembang kepada Hercules diduga menyenggol praktik penyuapan kepada oknum aparatur sipil di kementerian pertanahan.
“Uang dimaksud diduga merupakan uang yang diterima oleh saudara HRM dari PT SMC, berkaitan dengan pengelolaan lahan di wilayah Bogor dan permintaan dari PT SMC untuk melakukan pembukaan blokir dan pengurusan HGB-nya diduga terjadi tindak pidana korupsi penyuapan kepada oknum di lingkungan Kementerian ATR/BPN,” ujar Budi Prasetyo.
KPK mencatat pengembalian uang ini sebagai bentuk itikad baik dari pihak Hercules dalam proses penegakan hukum. Sikap mau bekerja sama tersebut dinilai mempercepat penyidik dalam memetakan konstruksi perkara suap perizinan lahan secara menyeluruh.
“Penyerahan uang yang diduga terkait dengan perkara kepada penyidik untuk kemudian dilakukan penyitaan, tentunya sebagai salah satu bentuk sikap kooperatif dan dukungannya kepada proses penegakan hukum guna mengungkap konstruksi perkara ini secara utuh. Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang terus mendukung upaya-upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK,” tutur Budi Prasetyo.
Pengusutan perkara korupsi perizinan lahan ini merupakan hasil pengembangan Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilancarkan tim penyidik KPK pada Senin, 14 September 2026. Dalam giat penindakan di wilayah Jabodetabek tersebut, petugas mengamankan 19 orang terperiksa.
Penyidik menyita jajaran barang bukti elektronik serta simpana uang tunai dalam berbagai valuta asing senilai total Rp106,3 miliar.
Penggeledahan di rumah kediaman tersangka Arif Sugiyanto menghasilkan penemuan beberapa koper merah berisi uang Rp31,86 miliar, 2.611.500 dolar Amerika Serikat, 1.974.500 dolar Singapura, 910 Riyal Arab Saudi, dan 981 Ringgit Malaysia.
Penyitaan dilanjutkan ke tempat tinggal tersangka lain. Tim KPK mengamankan barang bukti uang tunai sebesar Rp896 juta dari rumah Rizal Pahlevi, uang sejumlah Rp8 juta dari rumah Zimamanun, serta uang senilai Rp49,5 juta dari kediaman Sontang.
KPK menetapkan delapan orang tersangka atas pengusutan kasus suap pertanahan ini. Daftar tersangka terdiri dari Lampri selaku Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR/BPN, Sontang Coin Manurung selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I, serta Adrianto Pitojo Adi selaku Direktur Utama PT Summarecon Agung Tbk.
Tersangka lainnya meliputi lima orang pihak swasta dan pejabat perantara, yakni Arif Sugiyanto, Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq, Erwin, Muhammad Fakhry, serta Rizal Pahlevi.
Perkara bermula saat PT Summarecon Agung mengajukan permohonan perpanjangan HGB atau pemecahan HGB menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) atas penguasaan lahan di Kabupaten Bogor.
Dalam proses pengurusan perizinan tersebut, Sontang melalui perantara Erwin mengajukan permintaan uang menggunakan kode "dua" yang bermakna nominal Rp2 miliar untuk pembukaan pemblokiran lahan dan penerbitan sertifikat tanah. PT Summarecon Agung melalui direksinya kemudian menyanggupi pembayaran dengan angka Rp1,5 miliar.
Adrianto Pitojo memerintahkan Yaser dan Rizal untuk menyerahkan uang Rp1,5 miliar tersebut kepada Erwin pada 27 Agustus 2026. Erwin lantas meneruskan jatah suap senilai Rp200 juta kepada Sontang selaku Kepala Kantah Bogor I.
Di luar transaksi pengurusan HGB PT Summarecon Agung Tbk, penyidik KPK memproses pendalaman materi atas dugaan penerimaan suap lainnya.
Tim fokus melacak potensi gratifikasi pada sektor pelayanan pertanahan serta praktik jual beli dalam mutasi dan promosi jabatan internal di lingkungan Kementerian ATR/BPN.