Lewati ke konten
WartaTerkini:
Update terbaru seputar peristiwa dan hukum, mulai dari kasus korupsi, kriminalitas, hingga proses peradilan di berbagai daerah.
Kabar nasional terkini seputar politik, pemerintahan, dan peristiwa penting dari seluruh Indonesia.
Infografik SiarWarta merangkum data, isu, dan kebijakan penting dalam visual yang ringkas, jelas, dan mudah dipahami.

Halte BRT Bandung Dikeluhkan, Wali Kota Farhan Tinjau Ulang Akses Disabilitas

SiarWarta SiarWarta

Oleh Redaksi SiarWarta

Selasa, Oktober 20, 2026 --:-- WIB

Ukuran Teks:
halte-brt-bandung-dikeluhkan-farhan-tinjau-ulang-akses-disabilitas
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengevaluasi desain halte BRT Bandung sebelum operasional usai keluhan akses disabilitas.

SiarWarta.com — Pemerintah Kota Bandung memutuskan melakukan tinjauan teknis serta penyesuaian ulang terhadap fasilitas trotoar dan halte BRT Bandung sebelum layanan transportasi massal tersebut resmi dioperasikan.

Langkah evaluasi ini diambil Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, usai merespons laporan warga mengenai fisik bangunan halte dan trotoar yang dinilai belum mengakomodasi kebutuhan penyandang disabilitas. Pernyataan tersebut disampaikan Farhan pada Minggu (18/10/2026).

Masalah pembangunan fasilitas fisik transportasi umum ini tidak hanya menyasar aspek aksesibilitas kaum disabilitas. Farhan mengungkapkan keluhan warga juga muncul dari sektor bisnis di kawasan Jalan Rajawali.

Keberadaan bangunan halte di lokasi tersebut diketahui menutup akses masuk kendaraan niaga menuju area operasional salah satu perusahaan logistik.

Koordinasi bersama pengelola dan kontraktor pengerjaan proyek dijadwalkan untuk merumuskan jalan keluar agar infrastruktur publik tidak merugikan kegiatan ekonomi lokal.

Pemerintah Kota Bandung menegaskan pendiriannya untuk menjamin ketersediaan fasilitas transportasi publik yang dapat diakses dengan mudah oleh kelompok difabel. Penyesuaian lapangan bakal diselaraskan dengan rancangan awal yang telah dipersiapkan tim perencana program BRT.

Farhan menekankan perlunya dialog teknis bersama penyedia layanan agar implementasi di lapangan benar-benar berjalan optimal dalam melayani seluruh lapisan masyarakat.

Opsi membongkar kembali struktur bangunan yang sudah berdiri saat ini masih berada dalam tahap kajian mendalam. Pemerintah daerah belum mengambil keputusan final terkait tindakan bongkar ulang sebelum hasil tinjauan menyeluruh selesai dilakukan.

Mumpung seluruh armada dan koridor belum beroperasi secara komersial, proses reviu bersama kontraktor dianggap sebagai momentum paling tepat untuk mengoreksi berbagai kekurangan desain di lapangan.

Sumber: RRI Bandung

Warta Terbaru