![]() |
| Wali Kota Bandung dalam sambutan secara daring di acara Kegiatan BDSF 2026 di Pendopo Kota Bandung.| (Foto:© RRI /Atep) |
Intinya Apa Sih? ▼
- Bandung Digital Safety Forum 2026 membahas ancaman manipulasi wajah, suara, dan penipuan digital berbasis kecerdasan buatan.
- Ketua PWI Jawa Barat Tantan Sulthon Bukhawan menegaskan jurnalis tidak hanya bertugas memberitakan kejahatan, tetapi juga mengedukasi masyarakat dan memverifikasi informasi.
- Ketua Jurnalis Hukum Bandung Suyono Widik mengingatkan manipulasi audio dan visual berbasis AI dapat memicu kesalahpahaman hingga konflik rumah tangga.
SiarWarta.com, Bandung — Ancaman kejahatan berbasis kecerdasan buatan (AI) menjadi salah satu sorotan dalam Bandung Digital Safety Forum (BDSF) 2026 yang digelar di Pendopo Kota Bandung, Kamis (29/10/2026). Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengapresiasi forum yang digagas PWI Jawa Barat bersama Jurnalis Hukum Bandung (JHB) tersebut, sebagaimana dilaporkan RRI Bandung.
Farhan menyampaikan dukungannya melalui sambutan daring. Ia tidak dapat hadir langsung karena harus mengikuti agenda Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Serang, Banten. Padahal, ia semula merencanakan kehadiran di Pendopo Kota Bandung untuk menyampaikan dukungan terhadap penyelenggaraan forum tersebut.
“Saya berharap rangkaian kegiatan ini dapat tetap berlangsung dengan aman dan lancar. Sukses untuk penyelenggaraan Bandung Digital Safety Forum 2026,” ujar Farhan.
Manipulasi Wajah dan Suara Jadi Ancaman Kejahatan Digital
Ketua PWI Jawa Barat Tantan Sulthon Bukhawan menilai perkembangan teknologi AI membuat pola kejahatan digital semakin sulit dikenali. Pelaku dapat memanfaatkan teknologi untuk meniru identitas seseorang melalui rekayasa wajah maupun suara.
Kemampuan tersebut membuka peluang penipuan melalui metode social engineering. Korban bisa menerima rekaman suara atau tampilan visual yang menyerupai orang yang dikenalnya, sehingga sulit membedakan konten asli dan hasil manipulasi.
“Kalau dulu kejahatan bisa dilihat dengan kasat mata, sekarang lebih modern. Ada social engineering yang bisa memanfaatkan AI. Suara orang bahkan sampai wajah pun bisa diserupai, sehingga tidak sedikit masyarakat yang tertipu,” ucap Tantan.
Ancaman ini tidak hanya menyasar masyarakat umum. Jurnalis, penyelenggara pemerintahan, hingga tenaga ahli teknologi informasi juga berpotensi menjadi korban. Penguasaan perangkat digital tidak otomatis membuat seseorang mampu mengenali seluruh bentuk manipulasi yang memanfaatkan AI.
Tantan menilai perubahan pola kejahatan tersebut menuntut peningkatan pemahaman masyarakat terhadap risiko penggunaan layanan digital.
Pers Diminta Aktif Mencegah Penyebaran Hoaks
Tantan menegaskan tugas jurnalis tidak berhenti pada pemberitaan setelah kejahatan terjadi. Pers perlu mengambil bagian dalam pencegahan melalui penyampaian informasi yang terverifikasi dan edukasi kepada masyarakat.
“Pers hari ini tidak hanya sekadar memberitakan pasca kejahatan terjadi, tetapi kita harus mengambil posisi dalam mengantisipasinya. Salah satu tugas pers selain menginformasikan adalah mengedukasi masyarakat,” katanya.
Menurutnya, informasi yang dipublikasikan media juga berkaitan dengan kualitas data yang digunakan dalam pengembangan teknologi AI. Produk jurnalistik yang memuat informasi tidak akurat berisiko ikut memperluas penyebaran informasi keliru apabila digunakan sebagai bahan rujukan.
Karena itu, proses verifikasi menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas informasi di tengah meningkatnya penggunaan kecerdasan buatan.
“Karenanya, kami punya kewajiban untuk memverifikasi, meluruskan informasi-informasi hoaks karena dengan perkembangan digital ini tidak sedikit yang disalahgunakan. Informasi hoaks bertebaran di mana-mana, informasi post-truth juga bertebaran di mana-mana,” ucapnya.
Tantan juga menilai edukasi keamanan digital membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Pemerintah, sektor teknologi, industri keuangan, dan insan pers perlu bekerja bersama agar pemahaman mengenai ancaman digital menjangkau lebih banyak masyarakat.
JHB Ungkap Dampak Manipulasi AI hingga Konflik Rumah Tangga
Ketua Jurnalis Hukum Bandung Suyono Widik menjelaskan, gagasan penyelenggaraan BDSF 2026 muncul dari perhatian terhadap meningkatnya kasus kejahatan yang memanfaatkan aplikasi berbasis AI.
Sejumlah kasus yang ditemukan dan terungkap, termasuk di Kota Bandung, mendorong para jurnalis membahas cara menghadapi penyalahgunaan teknologi tersebut. Pembahasan itu kemudian berkembang menjadi forum edukasi yang mempertemukan berbagai pihak untuk mengidentifikasi risiko dan membicarakan pencegahannya.
Suyono menyebut tujuan kegiatan tersebut adalah membangun ekosistem digital yang aman di Kota Bandung, terutama bagi masyarakat yang menggunakan layanan berbasis kecerdasan buatan.
“Tujuannya adalah untuk menciptakan ekosistem digital yang aman di Kota Bandung sehingga masyarakat dapat menggunakan layanan digital, terutama teknologi AI, dengan rasa aman,” katanya.
Ia mengingatkan, dampak kejahatan berbasis AI tidak terbatas pada kerugian uang akibat penipuan. Rekayasa gambar dan suara juga dapat menimbulkan persoalan sosial ketika seseorang mempercayai konten manipulatif sebagai rekaman kejadian sebenarnya.
Suyono mencontohkan, orang yang belum memahami kemampuan AI bisa salah menafsirkan gambar atau rekaman suara hasil rekayasa. Kesalahpahaman semacam ini berpotensi memicu pertengkaran dalam rumah tangga, bahkan menyebabkan hubungan keluarga retak.
“Perlu dipahami, kejahatan berbasis AI tidak hanya soal penipuan yang merugikan keuangan. Kecanggihan AI saat ini bahkan dapat menyatukan wajah atau suara seseorang dengan orang lain sehingga hasilnya terlihat dan terdengar sangat asli,” tandasnya.
Bandung Digital Safety Forum Dorong Kolaborasi Keamanan Digital
Farhan menilai peningkatan literasi digital dan kewaspadaan terhadap manipulasi AI perlu menjadi perhatian bersama, termasuk dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan.
Ia berharap insan pers memperkuat peran sebagai penyedia informasi terverifikasi sekaligus mitra edukasi masyarakat. Upaya tersebut dinilai penting untuk menjaga kepercayaan publik ketika teknologi digital semakin banyak digunakan.
Pembahasan dalam BDSF 2026 mempertemukan dua persoalan utama: meningkatnya kemampuan teknologi untuk memanipulasi identitas dan kebutuhan masyarakat memahami risiko penggunaan AI.
PWI Jawa Barat dan Jurnalis Hukum Bandung mendorong keterlibatan lintas sektor dalam edukasi keamanan digital. Upaya pencegahan dinilai tidak cukup hanya mengandalkan kemampuan individu mengenali penipuan, tetapi juga membutuhkan informasi yang akurat dan pemahaman mengenai penyalahgunaan teknologi.

