Evaluasi Pengumuman MSCI, Ketua Banggar DPR Pertanyakan Penilaian Bursa Efek Indonesia

SiarWarta.com — Evaluasi pengumuman MSCI mengenai wacana penurunan status Bursa Efek Indonesia dari Emerging Market menjadi Standalone Market memicu gejolak besar di pasar modal nasional.

Menurut laporan berita Detik, Tekanan jual hebat melanda bursa saham domestik hingga menyebabkan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) anjlok sebesar 11,57 persen pada penutupan perdagangan Jumat, 16 Oktober 2026. Pelemahan mendalam ini turut menyeret jajaran saham berkapitalisasi besar (big cap) serta saham unggulan (blue chip).

Guncangan pasar tersebut mendapat perhatian serius dari jajaran legislatif. Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah menegaskan bahwa koreksi dari lembaga pemeringkat internasional seperti Morgan Stanley Capital International (MSCI) wajib diterima sebagai bahan evaluasi internal.

Kendati demikian, publik dan otoritas dalam negeri berhak bersikap kritis terhadap tolok ukur penilaian yang diterapkan lembaga tersebut.

Pernyataan tertulis mengenai dinamika pasar modal ini disampaikan Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah pada Minggu, 18 Oktober 2026.

Said menekankan bahwa relasi timbal balik yang saling melempar kritik secara konstruktif sangat diperlukan untuk menjaga objektivitas perkembangan industri keuangan nasional.

"Sudah pantaskah BEI diperlakukan seperti itu? Apakah tindakan MSCI semata-mata untuk tujuan mulia, membenahi tata kelola bursa saham Indonesia? Harapan saya, MSCI sepenuhnya berada pada posisi seperti itu. Namun, apa pun itu, koreksi dari MSCI tetap kita terima sebagai evaluasi yang serius," tutur Said Abdullah.

"Yang pasti, MSCI bukan kelembagaan agama, tempat kebenaran esensial melekat, dan para pengurus MSCI bukan nabi yang memiliki otoritas tunggal dan paling sempurna. Karena itu, kita juga boleh kritis terhadap mereka. Relasi resiprokal yang saling kritis ini saya kira justru baik untuk kedua belah pihak, antara kita dan mereka," kata Said.

Langkah MSCI yang berencana mengarantina status pasar saham Indonesia dinilai tidak sejalan dengan deretan perbaikan struktural yang telah dieksekusi otoritas domestik.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bursa Efek Indonesia (BEI), dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) secara konsisten melaporkan perkembangan pembenahan tata kelola kepada DPR RI.

OJK telah menetapkan kebijakan peningkatan porsi saham beredar di publik (free float) secara bertahap berdasarkan besaran nilai kapitalisasi pasar, mulai dari rentang 15 persen, 20 persen, hingga 25 persen.

Dari sisi penegakan hukum, regulator pasar modal tersebut telah menjatuhkan ratusan sanksi tegas kepada para pelaku pasar yang melanggar aturan perdagangan.

Said Abdullah mempertanyakan ketiadaan apresiasi dari pihak pemeringkat atas berbagai pembaruan regulasi tersebut. Seluruh pembenahan yang dijalankan oleh otoritas bursa terkesan diabaikan tanpa penilaian yang seimbang.

"Sebab, setahu saya, tanpa bermaksud membela BEI dan OJK, kedua lembaga dalam laporan kinerjanya kepada DPR secara bertahap menjalankan saran-saran kebijakan dari MSCI. BEI, KSEI, dan OJK juga proaktif membangun komunikasi dengan MSCI," tutur Said.

"Kita ketahui bersama OJK telah menaikkan free float dengan skema berjenjang berdasarkan nilai kapitalisasi pasar, yakni 15%, 20%, dan 25%. OJK juga telah menjatuhkan ratusan sanksi kepada para pelaku pasar di bursa. Pertanyaannya, kenapa langkah ini tidak mendapat apresiasi secuil pun dari MSCI?" ujar Said.

DPR RI tidak menampik masih adanya celah kekurangan dalam operasional pasar modal di dalam negeri. Praktik pengondisian atau 'pengaturan harga' saham di papan perdagangan diakui masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diberantas secara tuntas.

KSEI dan OJK mendapat sorotan akibat lambatnya pembukaan akses informasi kepemilikan saham secara transparan.

Lembaga pengawas dan pengelola ketersediaan data tersebut didorong untuk segera menyempurnakan rincian (granularitas) data investor agar dapat diakses secara luas oleh publik.

Persyaratan transparansi data kepemilikan saham yang akurat dinilai sebagai tuntutan wajar dari lembaga pemeringkat internasional. Informasi yang utuh sangat dibutuhkan oleh para pemodal global untuk menghitung risiko dan mengambil keputusan investasi secara presisi.

"Bahwa masih ada praktik 'pengaturan harga' dalam perdagangan saham di bursa Indonesia, kita tidak menutup mata. Bahwa KSEI dan OJK cenderung lambat membuka informasi kepemilikan saham di bursa, itu juga harus kita akui. Bahkan, KSEI dan OJK perlu didorong untuk kembali menyempurnakan granularitas data investor serta membuka akses informasi seluas-luasnya mengenai kepemilikan saham para pihak. Saya kira ini tuntutan yang wajar dari MSCI sebagai lembaga pemeringkat," kata Said.

"Saya memahami sepenuhnya bahwa MSCI sebagai panduan investor tentu saja merasa berkepentingan memberikan informasi yang utuh agar para investor dapat mengambil keputusan investasi dengan matang dan akurat, disertai analisis risiko yang memadai. Salah satunya melalui dukungan data kepemilikan saham yang akurat. Memang masih ada yang kurang, tetapi kemajuan bertahap telah dijalankan. Sayangnya, semua upaya perbaikan oleh otoritas bursa seolah-olah tanpa makna di mata MSCI," tutur Said.

Sikap kaku MSCI berbanding terbalik dengan penilaian yang dirilis oleh lembaga pemeringkat global lainnya, yakni FTSE Russell. Lembaga pemeringkat tersebut memutuskan untuk mempertahankan posisi Indonesia dalam kelompok Secondary Emerging Market.

Posisi Indonesia di kategori tersebut berada sejajar bersama 13 negara berkembang lainnya, termasuk China, India, Filipina, Vietnam, dan Arab Saudi. Keputusan FTSE Russell didasarkan atas evaluasi positif terhadap pembenahan klasifikasi investor, peningkatan free float, serta pengetatan pengawasan pasar modal secara berkelanjutan.

Apabila terdapat poin penilaian yang belum terurai secara jelas, komunikasi langsung antara lembaga pemeringkat dan otoritas lokal mestinya dimaksimalkan. Langkah dialog terbuka dinilai lebih konstruktif ketimbang mengeluarkan keputusan yang mengguncang stabilitas bursa.

"Kita bandingkan dengan lembaga pemeringkat lainnya seperti FTSE Russell. Indonesia bertahan dalam kelompok Secondary Emerging Market bersama 13 negara lain, seperti China, India, Filipina, Vietnam, dan Arab Saudi. Keputusan ini diambil oleh FTSE Russell setelah melihat upaya perbaikan terhadap klasifikasi investor, penambahan free float, serta pengawasan pasar yang diperketat," kata Said.

"Kenapa FTSE Russell memberi penghargaan atas upaya perbaikan di BEI, sementara MSCI tidak? Bukankah jika ada hal yang belum terlalu jelas bisa dikomunikasikan kepada otoritas? Sekali lagi, saya tidak menolak koreksi dari MSCI sepanjang didedikasikan penuh untuk perbaikan pasar modal. Saya kira MSCI juga tidak hendak mempertaruhkan kredibilitasnya atas hal ini," tutur Said.

Kondisi pasca-pengumuman MSCI memperlihatkan anomali transaksi di lantai bursa. Saat harga saham berjatuhan dan IHSG merosot tajam pada 16 Oktober 2026, kelompok investor asing justru memanfaatkan situasi tersebut untuk memborong saham-saham yang nilainya terdepresiasi.

Catatan transaksi perdagangan menunjukkan modal asing masuk (net buy) hingga mencapai Rp9,18 triliun pada hari terjadinya kejatuhan IHSG. Fenomena borong saham ini memicu pertanyaan mendasar terkait dampak langsung dari keputusan pemeringkatan terhadap pergerakan dana global.

DPR menegaskan tidak melontarkan tuduhan adanya kerja sama terstruktur antara lembaga pemeringkat dan pemodal asing. Kebijakan penurunan peringkat tersebut pada kenyataannya memberikan keuntungan besar bagi pengelola dana berisiko tinggi (hedge fund).

"Ironisnya, ketika harga saham jatuh akibat pengumuman itu, nyatanya investor asing juga kembali menyerok saham-saham yang diperdagangkan di BEI yang dianggap buruk oleh MSCI. Pada 16 Oktober 2026, ketika MSCI menempatkan BEI dalam kategori Standalone Market dan IHSG jatuh, nyatanya ada yang mengambil untung. Investor asing membeli saham hingga Rp 9,18 triliun," kata Said.

"Tentu saja saya tidak menuduh lembaga sekaliber MSCI bersindikasi menjatuhkan harga IHSG dan memberi jalan bagi investor asing untuk mengambil keuntungan (profit taking). Namun, fakta yang sulit kita mungkiri, sadar atau tidak, kebijakan MSCI menguntungkan hedge fund," ujar Said.

Upaya mendorong pembenahan menyeluruh pada sistem pasar modal Indonesia tetap menjadi prioritas utama lembaga legislatif. Seluruh pengambil kebijakan di dalam negeri diminta bergerak membenahi celah kekurangan tanpa merusak fondasi ekonomi yang sedang tumbuh.

Said menutup pandangannya dengan perumpamaan mengenai kehati-hatian dalam mengelola penataan bursa saham domestik. Perbaikan internal harus mengejar penyelesaian masalah tanpa mengorbankan iklim investasi secara keseluruhan.

"Pengurus MSCI bukan nabi yang sedang bersabda suci, bak rasul yang menuliskan kitab suci, yang bisa memonopoli kebenaran tanpa cela. Semoga pula MSCI tidak sedang menjalani perannya sebagai proksi dari sang adikuasa," tutur Said.

"Ada petuah bijak yang saya kira layak untuk kita renungkan bersama. Memperbaiki pasar modal Indonesia laksana mencari jarum di persawahan dengan padi yang menguning. Mari kita temukan jarumnya, tetapi padi yang menguning jangan sampai rusak karena terinjak-injak saat mencari jarum," kata Said.