 |
| Pemerintah melaporkan ekonomi Indonesia tumbuh 5,45 persen, melampaui rata-rata global dan tertinggi di kelompok G20. | Foto: Sekretariat Presiden |
Executive Summary ▼
- Ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,45 persen, melampaui rata-rata pertumbuhan global 3 persen serta mencatatkan capaian tertinggi di G20 dan kawasan ASEAN.
- Pemerintah menyiapkan paket stimulus kuartal IV 2026 senilai triliunan rupiah, mencakup bantuan pangan beras, subsidi upah, hingga diskon transportasi libur akhir tahun.
- Sektor keuangan domestik berada di jalur positif dengan tingkat pengangguran turun ke level 4,65 persen, rasio gini 0,368, dan kredit perbankan naik 13,65 persen.
SiarWarta.com, Jakarta — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengumumkan capaian ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,45 persen. Angka tersebut berada di atas rata-rata pertumbuhan global yang tercatat sebesar 3 persen, menempatkan posisi nasional sebagai yang tertinggi di antara negara-negara G20 serta salah satu yang teratas di kawasan ASEAN.
Pencapaian makroekonomi ini disampaikan langsung di Istana Kepresidenan Jakarta melalui keterangan tertulis dari Sekretariat Presiden. Penguatan sektor riil dan kinerja investasi menjadi motor penggerak utama di balik ekspansi produk domestik bruto tersebut.
Indikator manufaktur menunjukkan tren ekspansif dengan Purchasing Managers' Index (PMI) berada di level 52,4. Neraca perdagangan nasional mencatat surplus US$ 7,25 miliar sepanjang Januari hingga Agustus 2026, ditopang nilai ekspor yang mencapai US$ 193,64 miliar atau tumbuh 4,74 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.
Disiplin fiskal dan stabilitas sistem keuangan dikawal ketat untuk menjamin keberlanjutan ekspansi. Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terjaga pada level 1,24 persen sesuai dengan arah perencanaan pemerintah.
Bank Indonesia mempertahankan suku bunga acuan pada level 5,75 persen. Imbal hasil surat berharga negara tenor 10 tahun tercatat di angka 7,21 persen. Cadangan devisa nasional berada di posisi US$ 146,3 miliar, mencukupi kebutuhan pembiayaan impor selama 6,5 bulan.
Sektor perbankan menunjukkan ketahanan yang solid. Penyaluran kredit perbankan tumbuh 13,65 persen secara tahunan (yoy) pada Agustus 2026, meningkat dari bulan sebelumnya yang mencatat pertumbuhan 13,58 persen. Dana pihak ketiga mencapai 10,94, modal perbankan terpantau kuat, dan rasio kredit macet (NPL) ditekan pada level 2,11 persen.
Kesejahteraan tenaga kerja dan konsumen turut menunjukkan perbaikan. Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) berada di level 118,1. Tingkat pengangguran turun ke angka 4,65 persen yang merupakan titik terendah sejak 1994, sementara rasio gini membaik di level 0,368.
Pemerintah mengeksekusi paket stimulus ekonomi kuartal IV 2026 untuk menjaga daya beli masyarakat dan konsumsi rumah tangga hingga akhir tahun. Bantuan pangan beras sebesar 10 kilogram per bulan dialokasikan bagi 33,24 juta keluarga penerima manfaat dengan total anggaran Rp17,54 triliun.
Program perluasan kepemilikan rekening perbankan bagi warga berusia di atas 17 tahun digulirkan dengan alokasi dana Rp1,28 triliun. Bantuan subsidi upah senilai Rp300 ribu per bulan disalurkan selama tiga bulan pada periode November hingga Desember kepada 13,3 juta pekerja, memakan anggaran Rp11,97 triliun.
Mobilitas masyarakat pada libur Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 difasilitasi diskon tarif transportasi sebesar 30 persen. Stimulus ini mencakup moda transportasi udara dengan mekanisme Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP), layanan kapal, serta penyesuaian harga khusus jasa kepelabuhan oleh ASDP. Kebijakan diskon transportasi yang melibatkan anggaran sekitar Rp883,4 miliar ini diperkirakan menjangkau 6,6 juta masyarakat.
Perencanaan kebijakan berlanjut ke awal tahun depan untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia dan perluasan akses perumahan. Program magang nasional disiapkan bagi 150.000 peserta, sementara vokasi nasional menargetkan 300.000 peserta mulai Januari 2027.
Fasilitas Pajak Penghasilan (PPh) Ditanggung Pemerintah disiapkan untuk pekerja dengan penghasilan hingga Rp10 juta dari seluruh sektor. Evaluasi batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) eksisting sebesar Rp54 juta turut mempertimbangkan pergerakan inflasi dan upah minimum.
Sektor perumahan mendapatkan kelanjutan fasilitas PPN DTP untuk hunian dengan nilai di atas Rp2 miliar hingga Rp5 miliar. Relaksasi iuran Jaminan Kehilangan Pekerjaan dan Jaminan Kematian, perluasan manfaat jaminan ketenagakerjaan, serta sokongan KPR bersubsidi masuk dalam skema dukungan lanjutan. Pada sektor industri perhiasan, pemerintah menyesuaikan standar kadar emas dari ketentuan 99,99 persen menjadi 99,9 persen agar selaras dengan standar operasional industri.