 |
| PCNU Sekadau melaporkan dugaan politik uang Muktamar NU ke KPK dengan membawa dokumen bukti. KPK memastikan laporan masyarakat tersebut tengah ditelaah. | Foto: Jubir KPK Budi Prasetyo Dok (Antara,11/6/2025) |
Executive Summary ▼
- Komisi Pemberantasan Korupsi mengonfirmasi penerimaan aduan dugaan politik uang Muktamar NU yang diajukan oleh PCNU Kabupaten Sekadau.
- Ketua PCNU Sekadau Bagus Fitrianto mendatangi Gedung Merah Putih KPK untuk menyerahkan berkas kronologi, tiket pesawat, dan pengakuan aliran dana pengondisian Rais Aam.
- Juru Bicara KPK Budi Prasetyo memastikan setiap laporan masyarakat diverifikasi secara akuntabel dan perkembangan tindak lanjut akan diinformasikan berkala kepada pelapor.
SiarWarta.com — Komisi Pemberantasan Korupsi mengonfirmasi aduan masyarakat terkait dugaan politik uang Muktamar NU dari Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat.
Aduan tersebut merujuk pada dugaan praktik pengondisian suara pada perhelatan Muktamar ke-35 NU yang berlangsung Agustus 2026. Sebagaimana melansir laporan Detik, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan keberadaan berkas laporan yang masuk ke lembaganya.
Ketua PCNU Kabupaten Sekadau Bagus Fitrianto mendatangi Gedung Merah Putih KPK di Kuningan, Jakarta Selatan, untuk menyerahkan berkas aduan secara resmi.
Bagus melampirkan sejumlah dokumen pendukung, mencakup catatan kronologi kejadian, tiket penerbangan, serta pengakuan penerimaan dana tunai selama tahapan muktamar.
Praktik pemberian uang tersebut diduga ditujukan untuk mengondisikan dukungan suara dalam proses pemilihan Rais Aam PBNU.
Bagus mengungkapkan penerimaan dana semacam ini tidak hanya dialami oleh pengurus wilayahnya. Terdapat sedikitnya 27 pengurus cabang lain yang menyatakan kesiapan melakukan tindakan serupa untuk mengembalikan uang yang pernah mereka terima.
Pelapor mendesak penyidik KPK segera menelusuri alur transaksi keuangan serta mengusut jajaran pihak yang terlibat dalam skema pengondisian tersebut.
Jika ditemukan unsur pidana korupsi, KPK diminta mengambil tindakan hukum tegas dan mengumumkan perkembangan perkara secara transparan kepada publik.
Merespons kedatangan pelapor, KPK menegaskan seluruh materi laporan serta identitas pihak pelapor bersifat rahasia sesuai aturan standar operasional penanganan aduan masyarakat.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan internal komisi antikorupsi akan melakukan penelaahan serta verifikasi awal terhadap berkas yang diterima.
KPK meluruskan bahwa tidak ada uang tunai yang diserahkan atau diterima oleh petugas KPK dari pihak pelapor saat pendaftaran aduan berlangsung.
Setiap mekanisme pelaporan masyarakat diproses melalui verifikasi formal untuk menilai kelayakan materi sebelum ditingkatkan ke tahap penyelidikan.
Sebagai wujud akuntabilitas penegakan hukum, KPK berjanji memberikan informasi perkembangan hasil penelaahan secara berkala langsung kepada pihak pelapor.
Langkah verifikasi internal ini menjadi titik awal menentukan keberlanjutan proses hukum atas dugaan transaksi pengondisian suara pada forum tertinggi organisasi keagamaan tersebut.