Dua Tahun Kabinet Merah Putih, Kementerian PANRB Pangkas Sembilan Langkah Bansos

SiarWarta.com — Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) pangkas sembilan langkah bansos yang selama ini membebani warga.

Skema pendaftaran bantuan sosial masa lalu membutuhkan tahapan panjang hingga 200 hari serta pengeluaran biaya mencapai Rp150.000 per warga. Pembaruan tata kelola kini mengarahkan mekanisme registrasi secara mandiri melalui portal resmi atau pendampingan agen perlindungan sosial (perlinsos) dengan sistem verifikasi data otomatis.

Menteri PANRB Rini Widyantini menyatakan pemangkasan prosedur tersebut memotong durasi pemrosesan secara drastis. Pendaftaran layanan bantuan sosial kini dapat dituntaskan warga dalam tempo hitungan menit. Pendataan mencatat sekitar sembilan juta kepala keluarga telah masuk dalam basis data terintegrasi dan jumlahnya terus bergerak naik.

Pengembangan cakupan digitalisasi perlindungan sosial mengalami lonjakan signifikan sepanjang rentang kurun waktu triwulan ketiga tahun 2026.

Kementerian PANRB di bawah kepemimpinan Menteri Rini Widyantini dan Wakil Menteri Purwadi Arianto mencatat perluasan wilayah dari 43 kabupaten/kota pada Agustus 2026 naik menjadi 153 kabupaten/kota pada September 2026. Sebaran jaringan ini tuntas menjangkau 514 kabupaten/kota tepat pada 20 Oktober 2026.

Transformasi pelayanan publik turut mereorganisasi sistem aplikasi di lembaga pemerintah. Penataan ini merespons arahan Presiden Prabowo Subianto agar belanja teknologi informasi tidak menyulitkan warga akibat penumpukan puluhan ribu aplikasi yang sebelumnya dibangun secara sporadis oleh pelbagai instansi. Evaluasi difokuskan pada manfaat nyata serta integrasi sistem pelayanan publik dalam satu wadah.

Penyederhanaan birokrasi diperkuat lewat pengoperasian Mal Pelayanan Publik (MPP). Memasuki perjalanan dua tahun Kabinet Merah Putih, pemerintah mendirikan 83 MPP baru.

Secara keseluruhan, terdapat 313 pemerintah daerah yang mengoperasikan MPP fisik, sedangkan 211 MPP Digital telah difungsikan di berbagai wilayah.

Kehadiran platform MPP Digital memotong durasi pengurusan administrasi bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan secara signifikan. Proses perizinan yang mulanya memakan waktu hingga satu bulan kini rampung dipangkas menjadi sekitar satu jam. Pemusatan fasilitas dalam satu gedung dan jaringan terpadu ini memangkas ongkos logistik serta rantai administrasi warga.

Penerapan reformasi birokrasi tematik dijalankan pada 418 instansi pemerintah dengan memfokuskan tindakan pada enam area strategis: pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, hilirisasi, ketahanan pangan, peningkatan kualitas dan akses layanan kesehatan, serta pendidikan.

Pada 2025, rata-rata angka kemiskinan di kawasan yang menerapkan pola tematik ini berada di level 6,01 persen. Angka tersebut berada di bawah rerata nasional yang menyentuh 8,25 persen.

Capaian pembenahan tata kelola tecermin pada kenaikan Indeks Reformasi Birokrasi Nasional dari angka 71,92 pada 2024 menjadi 73,37 pada 2025. Perbaikan kinerja layanan diikuti penambahan unit kerja berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) yang menembus 1.132 unit selama kurun dua tahun terakhir.

Eksekusi penataan kelembagaan dimulai sejak masa awal pembentukan pemerintahan. Kurang dari 100 hari kerja, sebanyak 69 Peraturan Presiden yang mengatur struktur organisasi Kabinet Merah Putih diterbitkan. Penataan berlanjut pada pengikisan tumpang tindih fungsi melalui penyusunan tujuh proses bisnis tematik.

Tujuh fokus tersebut mengawal program prioritas presiden di sektor pengentasan kemiskinan ekstrem, investasi ekspor-impor, ketahanan pangan, hilirisasi minerba, akses kesehatan primer dan lanjutan, pemenuhan gizi nasional, serta Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

Sistem kerja pegawai turut diperbarui melalui skema fleksibilitas bekerja yang ditopang pengawasan mutu layanan. Layanan internal kepegawaian kini dikonsolidasikan lewat platform tunggal Smart ASN yang mengintegrasikan perencanaan, pengadaan, pengembangan kompetensi, hingga manajemen talenta bagi seluruh pegawai pemerintah.

Dukungan pemenuhan sumber daya manusia dialokasikan langsung pada program strategis nasional. Sebanyak 45.594 ASN ditugaskan memperkuat Badan Gizi Nasional (BGN), Sekolah Rakyat, dan Sekolah Unggul Garuda.

Pemerintah juga merekrut 33.783 tenaga kerja untuk mengelola Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) berlandaskan prinsip manajemen merit.

Data per 1 Oktober 2026 mencatat jumlah total ASN di Indonesia mencapai 6,72 juta orang. Komposisi demografi memperlihatkan keterlibatan perempuan mencapai 55 persen, sementara kelompok generasi milenial menjadi kelompok dominan dengan porsi 55 persen dari keseluruhan aparatur negara.

Kinerja pengawasan publik diukur melalui saluran Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!). Tingkat penyelesaian dan tindak lanjut aduan warga mengalami kenaikan dari 89 persen pada 2025 menjadi 95 persen untuk periode Januari hingga September 2026.

Survei penilaian publik mencatat Indeks Kepuasan Masyarakat secara nasional merambat naik dari angka 88,90 pada 2024 menjadi 89,45 pada 2025. Rangkaian pembaruan standar pelayanan ini diarahkan untuk mendukung proses aksesi Indonesia menjadi anggota The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).