 |
| Wakil Ketua DPRD Jabar MQ Iswara | Foto: Humas DPRD Jabar |
Intinya Apa Sih? ▼
- Perda Karhutla Jabar didorong DPRD untuk memperkuat dasar hukum pencegahan, mitigasi, dan pemberian sanksi terhadap pembukaan lahan ilegal dengan cara dibakar.
- BPBD Jabar mencatat karhutla telah menjangkau 177 kecamatan dan 331 desa/kelurahan hingga 13 Oktober 2026.
- Sumedang menjadi daerah dengan catatan kejadian terbanyak dalam data tersebut, yakni 75 kebakaran dengan luas area terbakar mencapai 141,56 hektare.
SiarWarta.com, Bandung — DPRD Jawa Barat mendorong pembentukan Perda Karhutla Jabar untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan, termasuk memberikan dasar hukum bagi penindakan terhadap pelaku pembukaan lahan secara ilegal dengan cara dibakar. Usulan tersebut mengemuka setelah muncul laporan aktivitas pembakaran lahan di sejumlah wilayah, termasuk Kabupaten Garut dan Ciamis.
Wakil Ketua DPRD Jawa Barat MQ Iswara menilai pemerintah provinsi perlu bergerak melalui langkah pencegahan sebelum regulasi khusus disusun bersama legislatif dan eksekutif. Ia meminta Gubernur Jawa Barat menerbitkan larangan pembakaran lahan melalui surat resmi sebagai tindakan awal.
“Pertama tentu memitigasi dulu. Setelah itu kami minta Pak Gubernur mengeluarkan larangan dulu, melalui surat Gubernur tentunya. Karena beliaulah yang berhak, eksekutif,” kata Iswara dalam keterangan yang diterima di Bandung, Jumat.
Menurut Iswara, penanganan karhutla membutuhkan aturan daerah yang lebih mengikat. Regulasi tersebut diperlukan agar praktik pembukaan lahan dengan cara membakar tidak hanya dicegah, tetapi juga dapat ditindak melalui ketentuan hukum yang jelas.
DPRD Jabar membuka peluang menyusun Perda khusus setelah pemerintah provinsi mengambil tindakan awal. Pembahasan regulasi nantinya menjadi bagian dari upaya memperkuat payung hukum penanganan kebakaran hutan dan lahan di wilayah Jawa Barat.
“Ke depan bukan tidak mungkin kita buat Perda,” ujarnya. Iswara menegaskan, laporan pembakaran lahan yang diterima DPRD menjadi perhatian karena aktivitas tersebut berkaitan langsung dengan potensi kebakaran di kawasan yang terdampak. Kabupaten Garut dan Ciamis termasuk wilayah yang disebut dalam laporan mengenai aktivitas pembakaran lahan.
Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Barat menunjukkan kebakaran hutan dan lahan telah terjadi di 177 kecamatan serta 331 desa/kelurahan hingga 13 Oktober 2026.
Angka tersebut menggambarkan sebaran kejadian karhutla di berbagai wilayah Jawa Barat. Kabupaten Sumedang tercatat sebagai daerah dengan jumlah kejadian tertinggi dalam catatan tersebut.
BPBD Jabar mencatat sebanyak 75 kejadian kebakaran di Sumedang. Total area yang terbakar mencapai 141,56 hektare.
Data itu menjadi salah satu dasar perhatian DPRD terhadap kebutuhan penanganan karhutla. Iswara menilai pemerintah daerah tidak perlu menunggu pembentukan Perda untuk mulai melakukan pencegahan dan penanganan terhadap aktivitas pembakaran lahan.
Iswara menyebut DPRD telah menerima laporan mengenai pembukaan lahan dengan cara dibakar. Laporan tersebut mencakup sejumlah kawasan, termasuk Garut dan Ciamis.
Ia mengatakan kasus yang dilaporkan belum sampai menimbulkan persoalan infeksi saluran pernapasan akut (ISPA). Meski begitu, indikasi pembakaran lahan tetap menjadi perhatian karena membutuhkan respons pemerintah daerah.
“Kasusnya belum sampai ke ISPA. Tapi kami sudah menerima, di DPRD sudah menerima laporan ada pembukaan lahan yang dibakar,” katanya.
DPRD Jabar mendorong pemerintah provinsi mendahulukan mitigasi dan penerbitan larangan melalui kewenangan gubernur. Pembentukan Perda khusus karhutla menjadi opsi lanjutan untuk mengatur pencegahan sekaligus penindakan terhadap praktik pembukaan lahan ilegal dengan pembakaran.