 |
| Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi bersama para warga Kabupaten Ciamis dalam kegiatan "Abdi Nagri Ngaprak Lembur", Rabu (14/10/2026). | Foto: (Humas Jabar) |
Executive Summary ▼
- Program Poe Ibu ASN Pemprov Jabar merealisasikan perbaikan 39 unit rumah tidak layak huni (rutilahu) bagi warga kurang mampu di Kabupaten Ciamis.
- Skema pendanaan mengandalkan gerakan iuran harian atau rereongan ASN yang dipadukan dengan kepedulian Pramuka Kwarda Jabar dan Jamkrida.
- Pengerjaan tahap awal menyasar 11 unit rumah melalui pembagian porsi penanganan antarinstansi dinas dan organisasi kepramukaan.
SiarWarta.com, Kab, Ciamis — Program Poe Ibu ASN Pemprov Jabar membuktikan dampak nyata lewat pembenahan puluhan rumah tidak layak huni (rutilahu) milik warga kurang mampu.
Gerakan pengumpulan dana berbasis rereongan atau gotong royong aparatur sipil negara tersebut menyasar pemukiman warga di Desa Kaso, Kecamatan Tambaksari, Kabupaten Ciamis.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengonfirmasi keberhasilan penyaluran bantuan tersebut saat menghadiri kegiatan “Abdi Nagri Ngaprak Lembur” edisi kedua di Kabupaten Ciamis, Rabu (14/10/2026).
Pria yang akrab disapa KDM ini menjelaskan bahwa gerakan kebiasaan menyisihkan uang harian sebesar Rp1.000 (Sapoe Sarebu) di kalangan pegawai pemerintah daerah sanggup mendatangkan solusi atas kebutuhan tempat tinggal masyarakat.
Sebanyak 39 unit rutilahu di Desa Kaso ditetapkan menjadi target pembenahan fisik. Pelaksanaan pembenahan bangunan ini dikerjakan lewat skema kolaborasi bersama yang melibatkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pramuka Kwarda Jawa Barat, serta BUMD PT Jamkrida.
Data sasaran penerima bantuan renovasi 39 unit rumah tersebut terbagi ke dalam dua kelompok kondisi masyarakat. Sebanyak 30 unit rutilahu merupakan milik warga yang terdata masuk kategori miskin.
Sembilan unit rumah sisanya merupakan tempat tinggal milik warga lokal yang mengalami kerusakan akibat terdampak bencana alam pergeseran tanah di wilayah Tambaksari.
Pembedaan sasaran ini dilakukan agar bantuan menyasar kelompok yang paling membutuhkan pertolongan fisik hunian.
“Semangat rereongan ini menjadi wujud kepedulian bersama bahwa upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah secara kelembagaan, tetapi juga merupakan gerakan kolektif yang melibatkan seluruh unsur aparatur,” kata Dedi Mulyadi.
Pelaksanaan renovasi di lapangan diawali lewat pengerjaan tahap pertama yang menyasar 11 unit rumah warga.
Gerakan Pramuka Kwarda Jawa Barat mengambil peran langsung dengan menangani pengerjaan tiga unit rumah secara mandiri.
Delapan unit rumah sisanya dalam pengerjaan tahap pertama ditangani lewat dukungan jajaran perangkat daerah di lingkungan Pemprov Jabar.
Badan Pendapatan Daerah (Bappenda) Jawa Barat bersama Dinas Pendidikan Jawa Barat secara mandiri memegang tanggung jawab perbaikan dua unit rumah.
Beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lain di lingkungan Pemprov Jabar saling berbagi tugas menggarap enam unit rutilahu sisanya.
Skema pembagian porsi pengerjaan ini dibuat agar proses pembenahan rumah bisa berjalan cepat di lapangan.
Dedi Mulyadi menegaskan bahwa renovasi fisik tempat tinggal merupakan tindakan nyata untuk menaikkan derajat serta kelayakan hidup warga penerima manfaat. Lingkungan tempat tinggal yang lebih sehat dan kokoh tercipta berkat konsistensi iuran harian para pegawai.
Inisiatif pengumpulan dana dari Program Poe Ibu yang berlanjut hingga eksekusi pembenahan bangunan warga ini sekaligus menjadi instrumen untuk menghidupkan kembali tradisi gotong royong di lingkungan birokrasi.