 |
| Pemkot Bekasi menertibkan 88 bangunan liar di bantaran irigasi Tanah Apit Medansatria untuk program pelebaran jalan, trotoar, dan penanggulangan banjir. | Foto: Diskominfo Pemkot Bekasi |
Executive Summary ▼
- Pemkot Bekasi eksekusi pembongkaran bangunan liar DAS Medansatria sebanyak 88 unit yang berdiri di atas tanah negara milik PJT II.
- Eksekusi gabungan berlangsung dua hari untuk memuluskan proyek pelebaran jalan, pembangunan pedestrian, serta penanganan banjir.
- Tindakan bongkar paksa dijalankan setelah tenggat pembongkaran mandiri yang dilayangkan Dinas Tata Ruang tidak diindahkan pemilik bangunan.
SiarWarta.com, Kota Bekasi — Tim gabungan Pemkot Bekasi eksekusi pembongkaran bangunan liar DAS Medansatria di sepanjang saluran irigasi dan drainase Tanah Apit pada Selasa (6/10/2026) hingga Rabu (7/10/2026).
Penertiban menyasar 88 unit bangunan tanpa izin yang menempati lahan milik Perum Jasa Tirta (PJT) II Kementerian Pekerjaan Umum di wilayah Kelurahan Medansatria, Kecamatan Medansatria.
Aksi penggusuran infrastruktur nonpermanen dan permanen ini disiapkan untuk mendukung mega proyek daerah.
Pemerintah daerah memplot area tersebut untuk perluasan badan jalan, pembuatan trotoar atau pedestrian, hingga normalisasi alur sungai demi mengatasi genangan banjir berkepanjangan.
Kawasan yang diratakan mencakup area Jalan Tanah Apit di RT 001, RT 002, RT 003, RT 005, RT 006, serta lingkungan RW 009 Kelurahan Medansatria. Kepala Dinas Tata Ruang Kota Bekasi Arief Maulana menyatakan pembongkaran dilakukan bertahap selama dua hari berturut-turut pada koridor sepanjang kurang lebih 800 meter.
Arief Maulana merinci hitungan unit yang ditertibkan aparat di lapangan. Petugas meratakan 78 bangunan pada eksekusi hari pertama hari Selasa.
Petugas kemudian menyelesaikan pembongkaran 10 unit bangunan tersisa pada Rabu siang. Total 88 unit bangunan ilegal di atas saluran irigasi Tanah Apit resmi dibersihkan dari bantaran.
Tindakan tegas di lapangan diambil akibat pengabaian peringatan oleh para penghuni. Penata Ruang Ahli Muda Dinas Tata Ruang Kota Bekasi Tarmuji menegaskan pihak dinas telah melayangkan Surat Peringatan hingga Surat Perintah Bongkar Mandiri sebelum alat berat diturunkan.
Tarmuji menjelaskan tahapan sosialisasi awal sudah difasilitasi aparatur kecamatan dan kelurahan kepada warga setempat. Petugas teknis Dinas Tata Ruang juga menyisir lokasi untuk mengukur batas area terdampak bersama instansi terkait.
Tenggat waktu perataan bangunan secara swadaya tidak dimanfaatkan oleh pemilik lapak maupun tempat tinggal. Tim penertiban akhirnya mengeksekusi pembongkaran secara paksa menggunakan alat berat.
Pemberangusan bangunan liar ini didasarkan pada Surat Perintah Wali Kota Bekasi Nomor 800.1.11.1/4877/Distaru.Dalru yang diterbitkan pada 1 Oktober 2026.
Keputusan eksekusi merupakan tindak lanjut Berita Acara Rapat Koordinasi Persiapan Pembongkaran Nomor 600.3.3/675/BA/Distaru.Dalru tertanggal 24 September 2026.
Penertiban bersandar pada sepuluh pijakan regulasi pusat dan daerah. Dasar hukum nasional mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Cipta Kerja menjadi UU, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Bangunan Gedung, serta PP Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Pengawasan tata ruang dikuatkan oleh Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 21 Tahun 2021.
Aturan tingkat daerah mengikat lewat Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung, Perda Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Izin Pemanfaatan Ruang, dan Perda Nomor 09 Tahun 2025 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Landasan teknis dilengkapi Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Garis Sempadan serta Perwal Nomor 42 Tahun 2014 tentang Pengendalian Pemanfaatan Lahan dan Bangunan.
Operasi penertiban skala besar ini melibatkan jajaran personel lintas sektor. Dinas Tata Ruang Kota Bekasi memimpin komando lapangan dengan sokongan Satpol PP Kota Bekasi, Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan, serta Diskominfostandi.
Penanganan medis dan kedaruratan disiagakan oleh Dinas Kesehatan, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, serta Dinas Sosial.
Dukungan aparatur wilayah ditopang unsur Kecamatan Medansatria, Kelurahan Medansatria, Bagian Hukum Setda Kota Bekasi, hingga manajemen Perum Jasa Tirta II.
Unsur penegak hukum dan keamanan menerjunkan personel Kepolisian Resor Metro Bekasi Kota, Kodim 0507/Kota Bekasi, Sub Denpom Jaya/2-1 Kota Bekasi, Sub Garnisun Tetap 0507/Bekasi, Kejaksaan Negeri Kota Bekasi, Pengadilan Negeri Kota Bekasi, serta Kantor Pertanahan Kota Bekasi.
Rangkaian pembongkaran dari hari pertama hingga selesai terpantau berjalan aman tanpa kendala bentrokan fisik.
Pemerintah Kota Bekasi mengingatkan seluruh lapisan warga agar mematuhi zonasi peruntukan serta tidak kembali mendirikan bangunan tanpa izin resmi di atas tanah milik negara.