 |
| Sekitar 1.000 ASN Pemkab Bandung terjerat judi online dengan akumulasi nilai transaksi Rp4,4 miliar. Bupati Dadang Supriatna perketat pembinaan spiritual pegawai. | Foto: Diskominfo |
Executive Summary ▼
- Sebanyak 1.000 ASN Pemkab Bandung terjerat judi online dengan catatan total angka transaksi menembus Rp4,4 miliar sepanjang tahun 2024.
- Bupati Bandung Dadang Supriatna menginstruksikan penghentian total aktivitas perjudian dan menegaskan tidak ada toleransi bagi para pelanggar.
- Pemerintah daerah mengarahkan pemanfaatan Koperasi KORPRI sebagai sarana pembiayaan resmi guna menghindarkan aparatur dari jeratan perjudian dan pinjaman online.
SiarWarta.com, Kab. Bandung — Praktik aparatur sipil negara atau ASN Pemkab Bandung terjerat judi online mengemuka ke publik dengan jumlah pelaku diperkirakan mencapai 1.000 orang.
Data akumulasi finansial menunjukkan total nominal transaksi perjudian berbasis internet yang dilakukan para pegawai daerah tersebut telah menyentuh angka Rp4,4 miliar sepanjang tahun 2024.
Bupati Bandung Dadang Supriatna menegaskan tidak ada ruang toleransi bagi seluruh aparatur sipil negara yang masih melakukan aktivitas perjudian tersebut.
Instruksi penghentian kebiasaan taruhan itu disampaikan langsung di hadapan para pegawai dalam agenda Siraman Rohani yang digelar di Gedung Moh. Toha pada Senin, 5 Oktober 2026.
Besarnya nilai perputaran uang dalam aktivitas perjudian tersebut dinilai sangat keterlaluan oleh pimpinan daerah.
Dadang mengingatkan seluruh jajarannya bahwa iming-iming kekayaan dari hasil taruhan hanyalah sebuah khayalan yang tidak pernah terbukti.
Guna memutus keterlibatan pegawai dalam aktivitas haram tersebut, langkah pembinaan spiritual dipasang sebagai benteng utama pertahanan mental para aparatur.
Pemerintah daerah mendorong pendekatan keagamaan agar para pegawai yang terlibat memiliki kesadaran pribadi untuk menghentikan kebiasaan buruk itu.
Peringatan keras diarahkan kepada seluruh jajaran pegawai yang terindikasi masih aktif bermain judi online agar segera bertobat. Para ASN diminta mengambil keputusan tegas untuk kembali ke jalur yang benar dan tidak mengulangi perbuatan serupa.
Ketegasan instruksi ini menekankan agar peristiwa keterlibatan pegawai dalam jaringan judi tidak kembali terulang di lingkungan pemerintah daerah. Setiap individu diminta mencatat dan mengingat bahaya kekalahan yang mengintai dari aktivitas taruhan tersebut.
Sebagai langkah alternatif atas kebutuhan finansial para pegawai, Koperasi KORPRI didorong untuk memperkuat perannya.
Lembaga keuangan internal ini disiapkan menjadi wadah resmi yang menyediakan akses pembiayaan sehat bagi para ASN yang membutuhkan dana modal usaha.
Keberadaan fasilitas pinjaman resmi di tubuh organisasi pegawai difungsikan untuk menutup akses terhadap saluran keuangan ilegal. Penggunaan Koperasi KORPRI diarahkan penuh untuk memenuhi berbagai keperluan mendesak para pegawai di lapangan.
Melalui penyediaan akses pembiayaan internal ini, para ASN diminta secara tegas meninggalkan dua saluran keuangan berbahaya.
Bupati meminta seluruh pegawai tidak lagi menyentuh aplikasi judi online maupun layanan pinjaman online untuk menyelesaikan masalah keuangan mereka.