 |
| Pemerintah Indonesia mematangkan kesiapan aksesi CPTPP Indonesia lewat penguatan koordinasi lintas instansi dan pengisian dokumen kesesuaian regulasi nasional. | Foto: Dokumentasi Kemenko Perekonomian |
Executive Summary ▼
- Proses aksesi CPTPP Indonesia memasuki fase krusial melalui penguatan koordinasi lintas kementerian/lembaga guna memenuhi standar tinggi perjanjian perdagangan Pasifik.
- Komisi CPTPP menyetujui pemulaian diskusi persiapan bersama Indonesia, Filipina, dan Uni Emirat Arab berpatokan pada Auckland Principles sejak Juni 2026.
- Seluruh instansi pemerintah diinstruksikan menyusun jawaban dokumen indicative checklist secara transparan untuk memetakan keselarasan regulasi nasional.
SiarWarta.com — Pemerintah mematangkan proses aksesi CPTPP Indonesia melalui penguatan sinergi antar-kementerian dan lembaga guna menyelaraskan regulasi nasional dengan standar perjanjian perdagangan kawasan Pasifik.
Langkah persiapan resmi ini dibahas dalam agenda Workshop on Advancing Indonesia’s CPTPP Accession: Updates, Perspectives, and Technical Guidance yang diselenggarakan di Jakarta pada Kamis, 15 Oktober 2026.
Forum teknis tersebut mempertemukan jajaran pembuat kebijakan nasional dengan perwakilan diplomatik negara anggota Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP).
Duta Besar dari Chili, Meksiko, dan Peru hadir membagikan pengalaman praktis mengenai tata cara pemenuhan komitmen serta mekanisme penerapan perjanjian di negara masing-masing.
Perkembangan Tahapan Aksesi CPTPP
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI| Status Ekonomi | Ekonomi Terbesar di ASEAN |
| Lokasi Forum | Jakarta (15 Oktober 2026) |
| Keputusan Komisi CPTPP | Juni 2026 (Mulai Diskusi Persiapan) |
| Mitra Diskusi Regional | Indonesia, Filipina, Uni Emirat Arab |
| Acuan Evaluasi | Auckland Principles |
| Sektor Penyelarasan Regulasi Utama | |
|
|
Penguatan koordinasi difokuskan pada pengisian dokumen indicative checklist yang menilai tingkat kesesuaian hukum dan kebijakan Indonesia.
Seluruh kementerian serta lembaga teknis diminta memberikan respons yang utuh, konsisten, dan terbuka demi menunjukkan kesiapan penuh sebelum pembentukan Accession Working Group (AWG) disepakati lewat konsensus anggota.
Keputusan strategis terkait posisi Indonesia mengalami kemajuan signifikan sejak pertengahan tahun ini. Komisi CPTPP pada Juni 2026 merestui pemulaian diskusi persiapan bersama tiga negara calon anggota, yakni Indonesia, Filipina, dan Uni Emirat Arab.
Proses penilaian calon anggota baru dijalankan secara ketat berdasar pada Auckland Principles.
Tahap pembukaan diskusi ini menjadi sarana bagi pemerintah untuk mendeskripsikan secara mendalam aturan hukum yang berlaku di dalam negeri, menyerap masukan teknis, sekaligus memetakan sektor regulasi yang membutuhkan pembenahan lanjutan.
Sebagai kekuatan ekonomi terbesar di kawasan Asia Tenggara, masuknya Indonesia diproyeksikan mampu memperluas jangkauan rantai pasok antara wilayah Indo-Pasifik dengan Amerika Latin.
Integrasi ini diarahkan untuk membendung dampak ketidakpastian ekonomi global serta mendorong diversifikasi industri manufaktur dan jasa.
Arah kebijakan dan target integrasi ekonomi tersebut ditegaskan oleh Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Edi Prio Pambudi. Edi menegaskan bahwa keikutsertaan Indonesia berorientasi pada pembentukan sistem perdagangan dunia yang transparan.
"Di tengah ketidakpastian hubungan ekonomi internasional, kepercayaan terhadap aturan yang telah disepakati menjadi semakin penting. Indonesia meyakini bahwa sistem perdagangan yang tertib, transparan, dan adil dapat memberikan kepastian bagi dunia usaha sekaligus memastikan manfaat integrasi ekonomi dirasakan oleh masyarakat luas," ujar Edi Prio Pambudi saat membuka forum workshop di Jakarta.
Edi juga menggarisbawahi bahwa pemenuhan syarat bergabung tidak sekadar bersandar pada pernyataan komitmen politik semata.
Kapasitas lembaga pemerintah dan konsistensi pelaksanaan aturan di lapangan menjadi tolok ukur utama penilaian para negara anggota.
"Kesiapan Indonesia tidak hanya ditentukan oleh komitmen untuk bergabung, tetapi juga oleh kemampuan memenuhi standar tinggi CPTPP melalui kebijakan yang kredibel, kapasitas kelembagaan yang memadai, dan implementasi yang konsisten," tutur Edi Prio Pambudi.
Proses penyelarasan aturan hukum nasional mencakup 10 bidang utama yang diatur ketat dalam klausul kesepakatan CPTPP. Bidang-bidang tersebut meliputi pembukaan akses pasar, kepastian investasi, tata cara kepabeanan, serta penentuan aturan asal barang (rules of origin).
Penyesuaian tata kelola juga menyasar keterbukaan pengadaan barang dan jasa pemerintah, penegakan aturan persaingan usaha, operasional Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan tata kelola perdagangan digital.
Aspek perlindungan ketenagakerjaan serta kelestarian lingkungan hidup menjadi bagian utuh dalam paket evaluasi hukum.
Perbaikan arsitektur hukum di 10 sektor ini ditujukan untuk mendongkrak produktivitas industri dalam negeri. Pembenahan standar iklim usaha diharapkan membuka peluang penyerapan tenaga kerja baru serta menjaga laju pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan.