Executive Summary ▼
- Menteri PU sidak sawah kekeringan di Desa Karangharja, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi pada Sabtu (26/9/2026) akibat pampatnya pasokan air dan sedimentasi irigasi.
- Temuan lapangan mengonfirmasi kerusakan pasokan air dipicu oleh pendangkalan saluran sekunder serta mangkraknya pemeliharaan pada saluran irigasi tersier.
- Pemkab Bekasi mengejar pengerukan eceng gondok di titik BKG 15 hingga BKG 20 selama satu bulan untuk memasok air ke area kritis BKG 34 sampai BKG 38.
SiarWarta.com, Bekasi — Menteri PU sidak sawah kekeringan di Desa Karangharja, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi, Sabtu (26/9/2026). Inspeksi mendadak oleh Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo ini merespons ancaman gagal panen pada ratusan hektare lahan pertanian warga akibat pendangkalan irigasi dan maraknya pemampatan pasokan air di kawasan hilir.
Gangguan distribusi air di sentra pertanian ini mengancam keberlanjutan usaha tani lokal sekaligus target pencapaian swasembada pangan nasional.
Penelusuran di lokasi mengonfirmasi bahwa pasokan air terhambat oleh kombinasi dua masalah utama, yakni sedimentasi tinggi pada saluran sekunder serta terhentinya fungsi saluran irigasi tersier akibat ketiadaan pemeliharaan rutin.
Pengerukan Saluran Sekunder Kedung Gede
Pemerintah Kabupaten Bekasi telah memulai langkah percepatan pengerukan jaringan irigasi Saluran Sekunder (SS) Bendungan Kedung Gede (BKG) sejak awal September 2026 di bawah arahan Plt. Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja. Pengerjaan teknis difokuskan pada pembersihan eceng gondok dan pendalaman debit air mulai dari titik BKG 15, BKG 17, hingga BKG 20.
Pembersihan jalur air tersebut ditargetkan rampung penuh dalam durasi satu bulan. Percepatan pengerukan ini dirancang agar dorongan air mampu mengalir sampai ke area krisis yang berada di rentang BKG 34 hingga BKG 38.
Integrasi Pembenahan Irigasi Sekunder dan Tersier
Penanganan di tingkat sekunder yang dikerjakan Pemkab Bekasi memerlukan penyambungan langsung dengan pembenahan saluran tersier yang berada di bawah kewenangan pemerintah pusat. Tanpa berfungsinya petak tersier, limpahan air dari saluran sekunder tidak dapat terdistribusi masuk ke area persawahan milik petani.
Kedatangan Menteri PU ke lokasi krisis ditujukan untuk menyatukan pengerjaan fisik antara jaringan sekunder Pemkab Bekasi dengan perbaikan jaringan tersier oleh Kementerian PU. Integrasi penanganan antarinstansi ini menjadi kunci teknis guna menjamin alir air benar-benar mengalir sampai ke petak sawah.
