 |
| Menhan Sjafrie Sjamsoeddin meninjau Yonif TP 339/Jaya Perkasa di Sumedang untuk menggembleng kualifikasi tempur prajurit sekaligus menguatkan peran teritorial warga. | Foto: Biro kemhan |
Executive Summary ▼
- Menhan Sjafrie Sjamsoeddin tinjau Yonif TP 339 Jaya Perkasa di Ujung Jaya, Kabupaten Sumedang, Jumat (25/9/2026), untuk memastikan kesiapan pangkalan dan operasional prajurit.
- Prajurit Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan wajib menguasai kualifikasi tempur dasar seperti menembak, bela diri, dan patroli taktis, serta pembekalan produksi pertanian hingga konstruksi.
- Kementerian Pertahanan melarang prajurit TNI melakukan razia penertiban minuman keras karena menjadi ranah Polri dan Satpol PP, lalu mengarahkan personel aktif di Siskamling warga.
SiarWarta.com, Sumedang — Menhan Sjafrie Sjamsoeddin tinjau Yonif TP 339 /Jaya Perkasa di Ujung Jaya, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Jumat (25/9/2026). Kunjungan kerja ke Marshalling Area tersebut bertujuan mengecek langsung kesiapan pangkalan serta operasional prajurit setelah menerima paparan dari Danyonif TP 339/Jaya Perkasa.
Rombongan peninjauan didampingi Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandyo Budi Revita, Wakasad, Sekjen Kemhan, Kabaloghan Kemhan, dan Kasdam III/Siliwangi.
Penyiapan Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan (Yonif TP) di tiap kota dan kabupaten diselaraskan dengan Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata) serta strategi pertahanan pulau-pulau besar. Skema ini disiapkan untuk menghadapi situasi Operasi Militer untuk Perang (OMP) maupun Operasi Militer Selain Perang (OMSP).
Batalyon ini memiliki dua fungsi melekat yang wajib dikuasai seluruh personel. Kualifikasi mendasar sebagai satuan tempur mencakup kemahiran menembak, bela diri, dan kemampuan patroli taktis untuk mencari serta menemukan sasaran.
“Kemampuan yang diperlukan untuk Batalyon Infanteri adalah menembak, bela diri, dan patroli. Ini harus dilatih agar mampu menjadi prajurit Batalyon Infanteri,” tegas Sjafrie Sjamsoeddin.
Kualifikasi teritorial pembangunan membekali prajurit pada kompi-kompi khusus, mulai dari bidang konstruksi, kesehatan, hingga sektor produksi seperti pertanian, peternakan, dan perikanan. Keberadaan fasilitas seperti lapangan tembak dan sarana latihan pangkalan dimanfaatkan untuk menjaga tradisi kehormatan serta kebanggaan satuan.
Instruksi tegas diberikan terkait pembagian wewenang penegakan hukum di lapangan. Prajurit TNI dilarang menggelar operasi penegakan maupun razia penertiban minuman keras (miras). Kewenangan operasi penertiban tersebut sepenuhnya berada di tangan Polri dan Satpol PP.
“Rakyat menginginkan kamu memberikan rasa aman dan memberikan rasa sejahtera kepada mereka. Kamu harus menyatu dengan rakyat, tetapi kamu tidak boleh melanggar peraturanmu sebagai prajurit TNI,” ujar Sjafrie Sjamsoeddin.
Prajurit diminta memfokuskan pengerahan tenaga untuk mendukung kegiatan Pos Keamanan Lingkungan (Siskamling) bersama warga di pemukiman.
Sejalan dengan penekanan tersebut, Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandyo Budi Revita menginstruksikan unsur pimpinan satuan agar mematangkan kesiapan personel secara seimbang, baik sebagai pasukan tempur tangguh maupun unsur teritorial yang responsif.